Adapun bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud tersebut diharap dapat membantu kelangsungan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi virus corona (COVID-19).
- Bertilia Puteri
- Selasa, 29 September 2020 - 08:41 WIB
WowKeren - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyediakan bantuan kuota data internet bagi para pelajar dan pengajar. Bantuan kuota internet gratis tersebut diharap dapat membantu kelangsungan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi virus corona (COVID-19).
Namun demikian, program Kemendikbud tersebut justru dikritik oleh pemerhati pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji. Ia menilai program subsidi kuota itu hanya gimik dari pemerintah di tengah pandemi corona.
"Kuota belajar itu banyak berisi aplikasi berbayar semua. Jadi kan kayaknya masyarakat ini digiring untuk belanja berlangganan yang online itu," ungkap Indra dilansir CNN Indonesia pada Selasa (29/9). "Ini kan sama aja bohong, pembohongan publik aja, kita dikasih gimik buat kuotanya gratis, tapi suruh bayar aplikasi berbayar."
Menurut Indra, secara akademis aplikasi berbayar yang disediakan dalam kuota belajar itu tidak dibutuhkan. Pasalnya, masih banyak aplikasi gratis lainnya yang memiliki kualitas tak kalah bagus.
"Kalau pemerintah caranya gini kan kayak makelar, kayak calo," tutur Indra. "Yang lebih bahaya lagi kalau pembelinya banyak, oh nanti APBN tahun depan bisa diarahin untuk membeli. Berarti ada penggiringan ke arah sana."
Selain itu, Indra juga menilai bahwa persoalan PJJ sebenarnya bukan hanya mengenai kuota internet saja. Masih ada banyak hal yang perlu mendapat perhatian, seperti ketersediaan gawai hingga akses internet.
"Ada daerah yang mungkin enggak butuh kuota, tapi gawai, butuhnya jaringan internet, atau mungkin butuh buku," tutur Indra. "Jadi Rp 7,2 triliun itu (menjadi) enggak sia sia."
Adapun hal yang paling dikritisi oleh Indra adalah komitmen pemerintah maupun provider dalam menjaga kerahasiaan data para penerima bantuan. Ia mengaku khawati data para penerima bantuan kuota internet itu disalahgunakan untuk kepentingan politik hingga bisnis.
"Ketiga paling bahaya dari semuanya adalah kerahasiaan data. Ini enggak ada sedikitpun pemerintah menyampaikan akan menjaga data," pungkas Indra. "Itu kan data lengkap, dapodik."
(wk/Bert)
