BEM SI menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Begini tanggapan Istana Kepresidenan soal tuntutan itu.
- Elvariza Opita
- Kamis, 08 Oktober 2020 - 17:08 WIB
WowKeren - Pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law pada Senin (5/10) ternyata berbuntut panjang. Demonstrasi besar-besaran di beberapa wilayah Indonesia yang sampai berujung ricuh terjadi, dilakukan demi menuntut pemerintah membatalkan UU tersebut.
Salah satu yang menuntut adalah mahasiswa lewat opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun rupanya opsi ini langsung dimentahkan oleh pihak Istana Kepresidenan yang menyarankan agar masyarakat mengajukan uji materil atau judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tidak ada pilihan Perppu," ungkap Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral Adian, Kamis (8/10). Namun demikian, Donny menghargai setiap aksi masyarakat yang menurutnya berlangsung tertib sesuai protokol kesehatan, meski opsi judical review ke MK adalah yang utama.
"Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh, menghargai bahwa demo-demo yang dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai dan berdasarkan protokol kesehatan," tuturnya, seperti dilansir dari Kompas. "Jadi silakan menggunakan jalur konstitusional dengan judical review di MK dan pemerintah bersiap menghadapi itu."
Pada kesempatan itu, Donny menegaskan bahwa pihaknya telah menyerap aspirasi buruh dalam penyusunan UU Cipta Kerja. Pemerintah juga sudah menghormati berbagai pendapat yang disampaikan buruh, sebagaimana prosedur konstitusional di Indonesia. Sehingga bila hendak digugat, tentu harus melalui jalur konstitusional yang sama.
"Belum ada opsi untuk ke situ. Belum ada pertimbangan untuk opsi menerbitkan Perppu," ujarnya. "Jadi silakan seperti yang sudah disampaikan Andi Gani, Ketua Serikat Buruh, bahwa buruh akan mengambil jalur konstitusional."
Di sisi lain, demonstrasi penolakan terhadap UU Ciptaker terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Tak jarang aksi massa ini berlangsung ricuh diwarnai bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian yang berjaga.
Termasuk di Simpang Harmoni, Jakarta Pusat, yang diwarnai dengan "hujan batu" dari massa demonstran ke aparat. Massa memang berusaha untuk bisa semakin mendekati lingkup Istana Kepresidenan, meski saat ini Presiden Joko Widodo malah tengah kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.
Sedangkan yang saat ini sedang menjadi pembicaraan panas di lingkup nasional adalah Malioboro, DI Yogyakarta. Tampak beredar viral kerusuhan dalam aksi massa di Malioboro yang sampai berujung pada pembakaran sejumlah bangunan.
(wk/elva)
