Fadli Zon Sebut Presiden yang Bertanggungjawab Soal Omnibus Law, Bukan Parpol
Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa Omnibus Law sepenuhnya bukan inisiatif DPR RI, melainkan berasal dari pemerintah. Istilahnya, tutur Fadli, DPR RI hanya menerima barang jadi terkait Omnibus Law ini.

WowKeren - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah Presiden Joko Widodo. Bagaimana kelanjutan Undang-Undang tersebut, semua berada di tangan Jokowi.

"Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap Undang-Undang ini tentu saja Presiden. Presiden yang menentukan," jelas Fadli dalam diskusi online pada Kamis (22/10). "Sekarang nasibnya pun mau terus atau tidak itu tergantung kepada Presiden."

Menurut Fadli, Jokowi memiliki kekuatan besar berkaitan dengan Undang-Undang ini. Pasalnya, tanpa menandatangani pun Undang-Undang itu akan tetap lanjut.

Oleh sebab itu, Fadli menyebut masyarakat salah sasaran jika mengarahkan kekesalan mereka pada partai politik (parpol). "Kekuatan itu ada di tangan presiden kok. Jadi kalau untuk di parpol, nah jadi saya kira itu salah sasaran. Yang menentukan itu di Istana, bukan di parpol," tegas Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa Omnibus Law sepenuhnya bukan inisiatif DPR RI, melainkan berasal dari pemerintah. Istilahnya, tutur Fadli, DPR RI hanya menerima barang jadi terkait Omnibus Law ini.


"Saya tahu lah temen-temen di DPR itu juga mungkin lebih banyak terima barang yang hampir jadi yang pasti bukan dari kertas kosong," tutur Fadli. "Karena itu juga usulan pemerintah."

Di sisi lain, Fadli juga sempat membahas soal penangkapan peserta unjuk rasa Omnibus Law. Menurutnya, penangkapan tersebut menunjukkan ada satu kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Fadli menilai para demonstran tersebut dilakukan biasa saja. Pasalnya, perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi.

"Yang demo diperlakukan seperti itu (ditangkap) itu menurut saya satu kemunduran yang sangat besar dalam demokrasi," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut. "Harusnya biasa-biasa saja orang berbeda pendapat."

Menurut Fadli, hal tersebut lucu karena seharusnya sudah tidak boleh lagi terjadi di era ini. Terlebih Indonesia kerap disebut sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia. "Tapi orang mau demo aja ditangkapin, ini lucu menurut saya seolah kita menjadi negara polisi," pungkasnya.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts