Soroti Angka Pengangguran, Menko Airlangga Ungkap Filosofi di Balik UU Ciptaker
Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja

Kebutuhan lapangan kerja di Indonesia boleh dibilang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari antusiasme warga yang berebut untuk bisa mendaftar sebagai peserta program Kartu Pra Kerja.

WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap angka pengangguran di Indonesia. Pandemi ini telah menyebabkan lebih banyak warga yang kehilangan pekerjaannya. Semakin membludaknya jumlah jumlah pengangguran inilah dikatakan Airlangga yang menjadi alasan pemerintah melahirkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Akibat pandemi ini ada 3,5 juta (penganggur) ditambah lagi dari angkatan kerja baru, adik-adik lulusan SMK, SMA, lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya 3 juga," kata Airlangga dalam Kompas Talk Bersama KAGAMA: Strategi Indonesia Keluar dari Pandemi, Sabtu (24/10). "Sehingga khusus tahun ini kita butuh 13,4 juta orang untuk bekerja. Ini sebetulnya yang menjadi filosofi dibalik perlunya UU Cipta Kerja."

Ia mengatakan jika UU Cipta Kerja merupakan wujud dari transformasi struktural di sektor perekonomian. Semua keputusan yang dihasilkan pada UU Ciptaker, dikatakannya juga dilakukan secara demokrasi.

"Transformasi struktural ini dilakukan di alam demokrasi. Pengambilan keputusannya juga dilakukan secara demokrasi," lanjut Airlangga. "Dan ini membutuhkan waktu yang panjang."


Kebutuhan lapangan kerja di Indonesia boleh dibilang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari antusiasme warga yang berebut untuk bisa mendaftar sebagai peserta program Kartu Pra Kerja. Hingga saat ini, sebanyak 35,1 juta orang mendaftar program Kartu Pra Kerja.

"Sehingga tentu kebutuhan kerja itu menjadi suatu yang riil terutama untuk meningkatkan lapangan kerja dan guna memerangi kemiskinan," jelas Airlangga. "Jadi yang butuh lapangan kerja memang riil."

Sebelumnya, Airlangga juga mengklaim jika UU Ciptaker ini bisa melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Yang mana, tujuan ini merupakan salah satu keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Bapak Joko Widodo dalam pelantikan Presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu telah menyampaikan," kata Airlangga seperti dilansir CNBC Indonesia. "Kita punya potensi untuk keluar dari jebakan berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini."

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts