Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rupanya sempat mempertimbangkan untuk melakukan lockdown di wilayahnya. Sayang, ia mengurungkan niatnya gara-gara masalah ini.
- Ruth Meliana
- Sabtu, 24 Oktober 2020 - 20:47 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo baru saja mengakui jika dirinya sempat mempertimbangkan untuk melakukan karantina wilayah (lockdown) di wilayahnya. Pertimbangan melakukan lockdown ini dipikirkan Ganjar saat pandemi virus corona pertama merebak di Indonesia pada Maret lalu.
Namun, Ganjar akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan lockdown karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup. Hal ini diungkapkan Ganjar saat melakukan diskusi virtual dengan tema “Strategi Indonesia: Keluar dari Pandemi”.
Saat wabah corona merebak di Indonesia, Ganjar menceritakan dirinya langsung meminta berbagai saran dari ahli hingga duta besar RI di Tiongkok, Vietnam, dan Korea Selatan (Korsel). Setelah melakukan diskusi, Ganjar juga mulai menghitung anggaran pemerintah untuk melakukan lockdown. Hasilnya, anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan lockdown.
”Saya hitung waktu itu. Kalau kemudian kita mengambil skenario terburuk di-lockdown, saya sudah hitung duit pemerintah tidak akan cukup,” ujar Ganjar seperti dilansir dari Detik, Sabtu (24/10). “Maka tugas kami adalah berkomunikasi dengan pusat dan berkomunikasi dengan semua kabupaten/kota, berapa yang harus kita jamin.”
Tak hanya masalah anggaran, Ganjar turut membeberkan alasan lain yang membuatnya batal melakukan lockdown. Ia mempertimbangkan jumlah aparat penegak hukum hingga ketersediaan mereka, seperti Satpol PP, polisi, hingga TNI untuk mengawasi pelaksanaan lockdown.
Selain itu, Ganjar juga mengaku kebingungan soal logistik. Menurutnya, ketersediaan logistik di seluruh kecamatan yang ada di Jawa Tengah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat jika menerapkan lockdown.
”Kedua, saya hitung resources apa yang kita butuhkan seandainya skenario terburuk kita lakukan,” jelas Ganjar. “Saya hitung, kalau mereka kita paksa masuk di rumah dan tidak boleh keluar alias sangat terbatas, apakah kemudian penjaga keamanan kita cukup? Ya polisi, Satpol PP, TNI ya, itu kira-kira cukup apa nggak?”
”Logistic management-nya cukup nggak? Ada berapa perusahaan yang ada di sana? Dan mereka yang jual logistik ada berapa mereka di tempat itu,” sambungnya. “Kita hitung semuanya dari seluruh kecamatan yang ada di Jawa Tengah. Saya berada pada kesimpulan 'Nggak akan cukup' karena saya hitung akan berapa lama, kita belum pasti.”
(wk/lian)
