Terkait kepulauan HRS, Meoldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Sebaliknya, HRS justru dikawal dengan baik saat pulang.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 12 November 2020 - 17:18 WIB
WowKeren - Pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab mengaku siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Namun ia mengajukan syarat bahwa pemerintah juga harus menghentikan kriminalisasi terhadap para ulama.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun mempertanyakan hal ini. Menurutnya, tidak ada yang perlu direkonsiliasi dengan HRS. Ia mengatakan jika sedari awal pemerintah tidak ada masalah dengan HRS.
"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah," kata Moeldoko di Jakarta Pusat, Kamis (12/11). "Dari awal kita katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan."
Terkait kepulauan HRS, Meoldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Sebaliknya, HRS justru dikawal dengan baik saat pulang. Justru sebaliknya, momen kepulangan HRS sempat merugikan pihak lain lantaran menyebabkan kemacetan hingga mengganggu jadwal penerbangan. Bahkan pihak bandara harus mengganti kerusakan sejumlah fasilitas yang diakibatkan oleh ulah massa penjemput HRS.
"Buktinya, pulang nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Nggak," kata Moeldoko lagi. "Aparat keamanan, justru kita wanti-wanti, kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang mengganggu, mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik."
Menurut Moeldoko, ada anggapan yang perlu diluruskan ke masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak berupaya menekan ataupun menghalangi kepulangan HRS.
"Kita tidak berikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi, dan seterusnya. Buktinya apa? Ya beliau datang sampai ke rumahnya ya aman-aman saja, selamat," lanjutnya. "Jadi inilah, kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang harus direkonsiliasi."
Terkait isu kriminalisasi ulama, Moeldoko menegaskan hal itu tidak ada. "Sebenarnya tidak adalah, istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi," tuturnya.
(wk/zodi)
