Menkes Terawan Agus Putranto tak bisa memastikan vaksinasi COVID-19 benar-benar siap dilaksanakan pada Desember 2020, seperti rencana yang sempat ramai dibahas sebelumnya.
- Elvariza Opita
- Selasa, 17 November 2020 - 23:26 WIB
WowKeren - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merespons beberapa pertanyaan terkait dengan pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Salah satu yang ditanyakan adalah perihal time schedule alias jadwal pelaksanaan yang konon siap dimulai Desember 2020.
Namun dalam jawabannya, Terawan tidak memberi kepastian apakah vaksinasi itu benar digelar bulan depan atau tidak. Pasalnya ia menegaskan pengadaan vaksin harus memerhatikan banyak hal demi memastikan keamanan dan kemanjurannya.
"Tapi kalau soal waktu, time schedule, wong barangnya belum ada," kata Terawan ketika rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11). "Menurut saya, tidak bisa dikira-kira, siapa tahu nanti. Kita ini menyangkut produksi, menyangkut apa pun, menyangkut hasil dari BPOM, dan sebagainya."
Kendati demikian Terawan memastikan pemerintah akan langsung memberikan keterangan pasti jika vaksin itu sudah tiba di Tanah Air. "Saya kira, kalau ada barangnya, ada persoalan lain dalam menyikapi," tegasnya, dilansir dari Kumparan.
Terawan membenarkan ada beberapa kandidat vaksin yang saat ini sudah masuk uji klinis fase III, bahkan ada yang sudah tinggal tahap observasi. Namun demikian belum ada vaksin COVID-19 yang benar-benar siap digunakan.
"Karena belum datang, saya belum bisa ngomong apa-apa karena belum ada. Karena itu, semua masih rencana," ujar Terawan. "Kalau masih rencana, nanti bingung transparansinya kalau kami kemukakan mana barangnya. Kita tunggu dulu nanti kejelasannya."
Dalam kondisi yang sangat terbatas, kata Terawan, ada syarat-syarat distribusi vaksin yang ditetapkan oleh WHO. Sehingga, grand design pengadaan vaksin juga harus merujuk kepada instruksi WHO.
Pemerintah juga terus merancang berbagai skenario untuk pengadaan vaksin COVID-19. Terawan membenarkan bahwa salah satu opsi tercepat adalah mendatangkan vaksin yang sudah jadi dari luar negeri namun jumlahnya akan sangat terbatas, sehingga perlu skala prioritas dalam pemberiannya.
"Kami akan siapkan segala skenario dan itu sudah dilakukan. Yang penting, kalau ada (vaksinnya) kami informasikan dan pimpinan negara pasti akan memberitahukan," pungkas mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto itu.
(wk/elva)
