Bio Farma Sebut Masalah Data Jadi Kendala Distribusi Vaksin Corona
Nasional

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyebut distribusi vaksin dalam negeri masih akan terkendala oleh ketersediaan data yang tersebar di sejumlah kelembagaan.

WowKeren - Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk mengamankan dosis vaksin dalam negeri. Kehadiran vaksin dinanti-nanti di tengah pandemi.

Namun rupanya, jika vaksin itu sudah tersedia distribusinya tidak akan mudah. Disampaikan oleh Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, distribusi vaksin dalam negeri masih akan terkendala oleh ketersediaan data yang ada.

Pasalnya, data kesehatan ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sehingga diperkirakan menyulitkan proses distribusi vaksin. "BPJS Kesehatan memiliki data sendiri, Kementerian Kesehatan memiliki data sendiri, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX, Rabu (18/11).

Ia pun mengusulkan agar pemerintah bisa memiliki satu bank data kependudukan yang berkaitan dengan kesehatan. Sehingga data ini bisa dijadikan sebagai acuan.


Adanya bank data tunggal semacam ini akan sangat diperlukan untuk menunjang sistem manajemen distribusi yang transparan dalam melihat kebutuhan di seluruh wilayah kabupaten/kota. Tak hanya untuk saat ini, adanya bank data juga disebutnya bisa memberikan kemudahan di kemudian hari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pandemi sekarang ini.

"Kalau seandainya kita bisa memiliki satu bank data terhadap data kependudukan yang nanti diintegrasikan, ini sangat powerful bagi Indonesia nantinya untuk mengatasi pandemi-pandemi berikutnya," ujarnya menjelaskan. "Karena kita sudah memiliki data tentang kondisi kesehatan penduduk dan juga yang tersebar di berbagai provinsi."

Ia juga memberikan masukan lain yakni terkait kebijakan perdagangan obat secara elektronik bagi apotek dan fasilitas kesehatan (faskes). Hal ini akan memudahkan pengecekan.

Menurutnya, teknologi ini sudah banyak diterapkan di negara-negara lainnya. "Dan Indonesia sepertinya juga harus segera mengimplementasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan elektronik atau e-healthcare ini," ujarnya.

Sementara itu untuk vaksinasi nasional, pemerintah telah menyiapkan 23.000 lebih tenaga kesehatan yang dilatih untuk menjadi vaksinator. Secara keseluruhan, akan ada 107 juta penduduk yang akan divaksinasi.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait