Waketum MUI: Kapolri Dijabat Nonmuslim Itu Aneh
Nasional

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Muhyiddin Junaidi menganggap aneh jika Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz nantinya dijabat oleh orang nonmuslim. Ini alasannya.

WowKeren - Pemerintah masih mencari pengganti Jenderal Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pencarian calon Kapolri ini rupanya mendapatkan tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Muhyiddin Junaidi menilai jika Kapolri pengganti Idham Aziz haruslah beragama Islam. Menurutnya, aneh jika Kapolri dijabat oleh seseorang yang nonmuslim.

Muhyiddin mengamini jika Indonesia memang bukan negara Islam. Meski demikian, ia berpendapat sangat aneh jika seorang pemimpin aparat keamanan berlatar belakang nonmuslim memimpin penduduk Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas agama Islam. Hal tersebut justru dinilai akan memberatkan tugas yang dieembannya.

"Seorang pemimpin nonmuslim mengendalikan keamanan negara di mana mayoritas penduduknya muslim adalah sebuah keanehan," kata Muhyiddin seperti dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (25/11). "Dan tugasnya pasti amat berat."


Muhyiddin sendiri menyebut wajar apabila pemimpin di negara manapun memiliki agama yang sama dengan yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Ia mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang mayoritas penduduknya nonmuslim. Situasi itu membuat presiden hingga kepala aparat keamanan di AS mengikuti latar belakang nonmuslim.

Lebih lanjut Muhyiddin menjelaskan jika seseorang yang menjabat Kapolri adalah nonmuslim, maka orang ini berpotensi mengalami banyak kendala psikologis. "Apalagi kepolisian tugasnya sangat erat dengan masalah keamanan masyarakat. Pendekatan persuasif sangat dibutuhkan dalam sengketa dan demo massa," jelas Muhyiddin.

Sementara itu, pendapat berbeda justru diutarakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyebut pihaknya tidak keberatan jika Kapolri pengganti Idham Aziz berasal dari kalangan nonmuslim. Pasalnya, ia menilai tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan sebagai lembaga dakwah.

Hal ini juga disetujui oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia mengingatkan tidak ada aturan yang mensyaratkan seorang calon Kapolri harus beragama tertentu. Yang terpenting, calon Kapolri harus memenuhi syarat yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru