Arief Poyuono menilai dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri KKP nonaktif Edhy Prabowo juga harus dipertanggungjawabkan oleh Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan Menhan.
- Elvariza Opita
- Selasa, 01 Desember 2020 - 14:44 WIB
WowKeren - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) nonaktif Edhy Prabowo sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas dugaan suap izin impor ekspor benih lobster. Setelahnya Edhy pun sigap meminta maaf serta mengundurkan diri baik dari jabatannya sebagai menteri hingga Partai Gerindra yang sudah menaungi karier politiknya.
Namun selama keberjalanan kasus tersebut sejak pertama kali meramaikan media Indonesia, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diketahui sama sekali belum bereaksi. Situasi ini pun turut ditanggapi oleh mantan Wakil Ketum Gerindra Arief Poyuono.
Tak main-main, Poyuono bahkan langsung meminta Prabowo untuk mundur saja dari jabatannya sebagai Menhan. Poyuono menilai sikap ini merupakan bentuk konsekuensi karena ada kader Gerindra yang mencoba mengkhianati kepercayaan rakyat dengan melakukan tindak korupsi.
"Jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari Kabinet Jokowi," ujar Poyuono, dikutip dari RRI pada Selasa (1/12). "Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra."
Pernyataan serupa sempat disampaikan pula oleh Poyuono pada Rabu (25/11) pekan lalu. Kala itu, Poyuono menilai pengunduran diri Prabowo adalah bentuk pertanggungjawaban sang mantan calon presiden atas ketidakmampuan menjaga kedisiplinan kader.
Bahkan semestinya Prabowo juga mengundurkan diri dari Gerindra. Sebab Prabowo selama ini kerap menyerukan keinginan agar Indonesia bebas KKN yang tidak tercermin dengan perilaku Edhy.
"Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," tutur Poyuono, dilansir dari Jawa Pos. Oleh sebab itu, Poyuono juga menyebut penangkapan Edhy sekaligus mencoreng citra Prabowo yang elektabilitasnya sebagai calon presiden pada 2024 mendatang masih sangat tinggi.
"Nah dengan ditangkapnya Edhy Prabowo maka tamat sudah cita-cita Prabowo jadi presiden Indonesia," pungkas Poyuono. "Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra."
Di sisi lain, kasus Edhy Prabowo saat ini masih terus bergulir. Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan bahwa kasus ini murni perkara hukum dan sama sekali tak terkait politik. Selain itu, Firli juga menegaskan pihaknya akan memeriksa sesuai prosedur yang berlaku.
(wk/elva)
