Benny Wenda, Ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi Presiden Interim untuk Pemerintah Sementara yang dibentuk dan dideklarasikan pada Selasa (1/12) kemarin.
- Elvariza Opita
- Rabu, 02 Desember 2020 - 11:14 WIB
WowKeren - Perihal upaya referendum Papua dan Papua Barat dari Indonesia kembali memanas pada Selasa (1/12) kemarin. Pasalnya Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengklaim pihaknya telah mendirikan Pemerintah Sementara West Papua yang menyangkut Papua dan Papua Barat.
"Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta," tegas Wenda dalam keterangan tertulis di laman resmi ULMWP, dilansir dari Tirto.id, Rabu (2/12). "Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami."
Kabar soal pendirian Pemerintah Sementara ini juga turut diberitakan oleh media Australia, SBS. Dalam wawancaranya dengan SBS, Benny yang kini bermukim di Oxford Inggris itu mengaku menjabat sebagai presiden interim.
"Ini hari yang sangat penting bagi kami. Kami membangun kembali kedaulatan dan pemerintahan kami di Papua Barat," ungkap Benny, dikutip dari SBS News.
Benny menyebut mulai Selasa kemarin Papua dan Papua Barat tak akan lagi patuh pada regulasi Indonesia. "Kami tidak akan lagi menuruti peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," tegasnya.
ULMWP menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di Papua Barat adalah bentuk ilegalitas. Tak hanya menolak mematuhi hukum dan regulasi yang ditetapkan Jakarta, pemerintahan baru itu juga menegaskan penolakan terhadap perpanjangan Otonomi Khusus Papua.
Benny mengklaim Pemerintah Sementara memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri sekarang. Pembentukan Pemerintah Sementara ini juga disebut didukung oleh para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya.
Oleh karena itu, Benny mendorong pemerintah Indonesia untuk angkat kaki dari wilayah menurutnya masuk kedaulatan Pemerintah Sementara. Sedangkan terkait pembentukan pemerintahannya sendiri didasarkan pada 3 gerakan, yakni Pemerintahan Sementara dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka; Republik Papua Barat masa depan akan menjadi "negara hijau" pertama di dunia; serta kerusuhan selama berbulan-bulan yang memperkuat tuntutan untuk merdeka.
Selanjutnya Konstitusi Sementara juga akan memusatkan pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia di Papua Barat. "Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan kongres, senat, dan cabang yudisial," terang Benny.
Nantinya pemilihan umum yang demokratis akan digelar setelah mencapai referendum kemerdekaan dan pengambilalihan wilayah dari Indonesia. "Represi Indonesia saat ini membuat Pemilu menjadi tidak mungkin," pungkas Benny.
(wk/elva)
