WowKeren - Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk memangkas libur akhir tahun. Keputusan ini diambil demi mencegah lonjakan kasus virus corona yang bisa terjadi selama libur panjang.

Namun, kebijakan pemerintah itu mendapatkan kritikan dari Partai Demokrat. Keputusan memotong hari libur akhir tahun 3 hari tapi masih menyisakan 8 hari untuk liburan dinilai ambigu.

”Kalau kita melihat ya sederhana saja pemerintah jangan membuat kebijakan yang ambigu,” kata Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar seperti dilansir dari Kumparan, Rabu (2/12). “Kan di dalam beberapa kebijakan ini masyarakat sendiri melihat banyak yang ambigu.”

”Kebijakan jadi kayak hanya terlihat menenangkan sementara seolah-olah ada suatu kebijakan dipikirkan, tapi kemudian kita lihat tak bisa menjadi satu solusi juga,” sambungnya. “Sementara di sisi lain libur lain masih banyak.”

Renanda juga turut menyoroti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama ini. Menurutnya, kebijakan PSBB yang diterapkan selama ini tidak jelas dan terkesan maju mundur sehingga menciptakan kebingungan di tengah masyarakat.

”Soal penanganan COVID-19, maju mundur PSBB,” tegas Renanda. “Soal libur begitu juga enggak ada penumpukan libur panjang karena menjadi potensi penyebaran klaster baru, tapi kan sekarang begitu diperkecil, diperpendek tapi yang lain tetap jalan.”

“Masyarakat jadi bingung, kebijakan ini jadi tumpang tindih dan ambigu gitu dilihat oleh masyarakat,” sambungnya. “Sudah waktu berjalan lama masyarakat ingin ada resep sesuai dari pemerintah supaya penanganan jelas.”

Lebih lanjut Renanda menjelaskan mengenai dampak dari kebijakan pemerintah yang seolah berubah-ubah tidak jelas. Hal itu justru membuat masyarakat berpikir apakah saat ini masih dalam keadaan krisis atau sudah kembali normal.

”Soal pembatasan juga sekarang makin tak terkontrol kita lihat mal, jalanan seperti seolah-olah sudah normal,” ujar Renanda. “Masyarakat bingung kita dalam situasi yang krisis apa enggak.”