Buruh Kritik Pemangkasan Cuti Bersama di Libur Akhir Tahun
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Sekjen DPD (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan menegaskan jika langkah pemerintah tersebut tidak tepat. Sebab walau bagaimanapun juga, cuti adalah hak pekerja atau buruh.

WowKeren - Pemerintah telah mengumumkan jumlah libur panjang akhir tahun dengan memangkasnya sebanyak tiga hari. Berbagai tanggapan pun muncul.

Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sekjen DPD (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan menegaskan jika langkah pemerintah tersebut tidak tepat. Sebab walau bagaimanapun juga, cuti adalah hak pekerja atau buruh.

"Bahwa pemangkasan libur/cuti adalah suatu hal yang salah kaprah," kata Irsyad dilansir Detik, Rabu (2/11). "Karena cuti adalah hak pekerja/buruh, yang dengan alasan yang sama (pandemi COVID-19) telah dipangkas pada libur Idul Fitri 2020."

Alih-alih memotong jatah libur yang dinilai sudah menjadi hak bagi para pekerja, pemerintah dinilai lebih baik untuk semakin gencar mengkampanyekan prokes di tengah masyarakat. Selain itu, ia menegaskan jika pemerintah memang memutuskan untuk memangkas jatah libur maka harus mewajibkan pengusaha membayar uang lembur.


"Pemerintah jangan hanya memangkas cuti buruh," tegas Irsyad. "Pemerintah juga harus menegakkan disiplin pengusaha dalam membayar upah lembur buruh yang masuk pada tanggal yang seharusnya menjadi cuti bersama."

Selain itu, ia menilai jika pemerintah perlu membuat skema konkret dari dampak pembatalan cuti pada buruh di sektor hotel, retail, dan pariwisata. Misalnya soal pemotongan upah. "Dan bayarkan upah lembur pada buruh yang masuk kerja pada tanggal yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai cuti bersama," tegasnya.

Sementara itu, Keputusan pemerintah untuk memangkas libur akhir tahun ini mendapat apresiasi dari epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Menurut Pandu, kebijakan baru ini bisa menekan pergerakan warga secara masif untuk liburan.

Sedangkan dari sisi pengusaha, Wakil Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku kecewa. Menurutnya, keputusan tersebut berpengaruh besar terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pasalnya, momen libur panjang telah dijanjikan sejak sebelum lebaran.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts