Yang pertama adalah berkaitan dengan birokrasi. Adanya LNS dinilai justru membuat kerja birokrasi tidak efisien dan menyebabkan duplikasi fungsi di kementerian yang sudah ada.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 02 Desember 2020 - 17:15 WIB
WowKeren - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengungkap alasan mengapa pemerintah membubarkan lembaga nonstruktural (LNS). Ada tiga alasan.
Yang pertama adalah berkaitan dengan birokrasi. Adanya LNS dinilai justru membuat kerja birokrasi tidak efisien. Selain itu, LNS juga menyebabkan adanya duplikasi fungsi di kementerian yang sudah ada. Hal ini menyebabkan unit kerja di kementerian menjadi tidak efisien.
"Duplikasi fungsi dengan fungsi jabatan JPT Madya di kementerian," kata Tjahjo, Rabu (2/12). "Sehingga menjadikan unit kerja di kementerian disfungsi alias tumpul."
Selain itu, kontribusi LNS juga dinilai tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan pada kementerian induknya. Sehingga pembubaran LNS ini diharapkan tidak dinilai sebagai upaya penghematan anggaran saja.
"Makin banyak lembaga, tidak serta merta diikuti dengan makin baik kinerjanya pemerintah," ungkap Tjahjo. Sehingga pembubaran LNS diharapkan bisa membuat kinerja pemerintah menjadi lebih efisien dan menyederhanakan birokrasi.
Ia memastikan jika LNS yang dibubarkan adalah yang bersifat tumpang tindih. "Yang mampu mengoptimalkan perannya sebagai roda pembangunan. Birokrasi yang ramping dan kaya fungsi," ungkap Tjahjo.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah membubarkan 10 lembaga nonstruktural, terdiri atas komisi, badan, dan dewan. Adapun keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 November lalu.
Adapun kesepuluh lembaga negara yang dibubarkan di antaranya adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, serta Komisi Pengawas Haji Indonesia.
(wk/zodi)
