DPR Dicap Sebagai Lembaga Terkorup, Ini Kata Formappi
Nasional

Menurut hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) DPR RI dipersepsikan oleh publik sebagai lembaga yang paling korup.

WowKeren - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mendapat pukulan telak. Pasalnya, dalam hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan jika DPR dipersepsikan oleh publik sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku tak kaget dengan rilis TII itu. "Saat ini mestinya tak terlalu mengejutkan. Walau hampir setahun terakhir gelombang penangkapan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR nyaris tak terdengar, namun publik rupanya masih cenderung menganggap DPR sebagai lembaga terkorup," katanya dilansir Kumparan, Jumat (4/12).

Lucius berpendapat, faktor utama yang membuat DPR dianggap sebagai lembaga terkorup, karena DPR dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lemahnya penegakan hukum terkait korupsi melalui revisi UU KPK. Sebab, revisi UU KPK masih dianggap publik sebagai cara pelaku atau pembela koruptor mengamankan diri dan tindakan korupsi.


"Jadi kalau belakangan tak terdengar adanya anggota DPR yang tertangkap karena korupsi, itu bisa jadi bukan karena praktik korupsi tak lagi dilakukan oleh DPR, tetapi karena lembaga yang melakukan penindakan terhadap korupsi sudah dibuat tak berdaya oleh DPR melalui revisi UU KPK," papar Lucius. "Maka tak mengherankan jika DPR dianggap sebagai lembaga terkorup karena biang pelemahan penegakan korupsi muncul dari DPR."

Adapun alasan lainnya dinilai karena tak ada perubahan signifikan dalam tata kelola DPR menjadi lebih transparan dan akuntabel. Proses pembuatan kebijakan seperti pembahasan anggaran bahkan pembuatan UU cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi publik dan juga tanpa pertanggungjawaban kepada publik.

Lucius berpandangan, proses pembahasan anggaran yang tertutup selalu terkait erat dengan potensi penyimpangan anggaran yang melibatkan DPR. Atas dasar itu, semakin DPR tertutup dalam melakukan pembicaraan kebijakan-kebijakan terkait anggaran, semakin mereka dianggap sedang melakukan kongkalikong untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.

"Dengan tak berubahnya tata kelola kelembagaan DPR, lembaga itu tak akan bisa mengubah persepsi publik yang menilai mereka sebagai lembaga terkorup," pungkasnya. "Program-program Open Parlemen, Parlemen modern selalu menggaungkan keinginan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga terbuka, tetapi faktanya itu semua hanya proyek saja. Tak ada budaya keterbukaan yang serius yang muncul di DPR."

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts