Menko Muhadjir Effendy memastikan vaksin COVID-19 yang sudah didatangkan ke Indonesia tak akan didistribusikan secara merata sebab mempertimbangkan beberapa aspek.
- Elvariza Opita
- Senin, 07 Desember 2020 - 19:55 WIB
WowKeren - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech Tiongkok sudah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12) malam. Rencana vaksinasi pun kian dimatangkan, termasuk perihal distribusi yang disebutkan tidak akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Informasi ini pun dibenarkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Ia menyebut distribusi vaksin Corona tak akan diberikan sama rata ke setiap daerah karena mempertimbangkan penumpukan partikel virus (viral load) yang berbeda-beda.
"Prof Wiku lebih tahu persis di mana saja kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus dan di mana yang tidak," jelas Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Senin (7/12). "Presiden sangat mohon dapat perhatian sehingga penggunaan betul-betul vaksin efisien. Tidak asal hantam rata, tapi betul-betul terseleksi."
"(Seleksi) berdasarkan siapa yang paling di garda depan yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi maupun sebagai penyebar," imbuh Muhadjir, dikutip dari Kumparan. "Kedua, di mana atau lokasi mana aja yang diprioritaskan."
Pada kesempatan yang sama, Muhadjir juga menegaskan Indonesia tak akan sepenuhnya mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Terutama yang berkaitan dengan rasio jumlah penduduk yang harus diberi vaksin.
"Standar WHO tentang rasio jumlah yang harus diberi vaksin dengan jumlah penduduk tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia," terangnya. "Dengan asumsi tidak seluruh wilayah Indonesia tidak terpapar COVID-19 dengan intensitas yang sama."
"Terutama menetapkan peta siapa yang divaksin dan siapa yang boleh dianggap tidak berisiko kalau seandainya tidak divaksin, terutama berkaitan dengan lokasi atau tempat di mana mereka berada," imbuh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. "Juga dipertimbangkan tingkat mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain."
Di sisi lain, vaksin yang sudah datang tak bisa langsung diedarkan sehingga saat ini masih dalam penyimpanan Bio Farma. Pasalnya diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum menurunkan izin edar darurat (EUA) untuk vaksin-vaksin tersebut.
(wk/elva)
