Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan jika ada vaksin yang halal maka harus dipilih yang halal itu
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 08 Desember 2020 - 10:58 WIB
WowKeren - Meski sudah tiba di Indonesia, namun vaksin COVID-19 hasil pengembangan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, masih belum bisa digunakan. Sebab harus menunggu izin emergency use of authorization (EUA) dan kehalalan vaksin COVID-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut jika vaksin tetap harus digunakan meski tidak ada yang dinyatakan halal. Namun dengan catatan yakni digunakan dalam keadaan darurat.
"Artinya sesuatu yang darurat harus dihilangkan apapun caranya," kata Muhadjir melalui keterangannya, Senin (7/12). "Seandainya tidak ada satupun vaksin di dunia ini yang berstatus halal maka bukan berarti tidak boleh dipakai."
Sebab saat ini negara-negara tengah mengalami kondisi darurat di tengah pandemi COVID-19. "Jadi walaupun itu statusnya tidak halal, kalau itu maksudnya untuk menghindari negara kegawatdaruratan makan itu wajib, bukan hanya boleh digunakan," lanjutnya.
Kendati demikian, jika ada vaksin yang halal maka harus dipilih yang halal itu. "Karena kematian kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama, tetapi jika ada vaksin yang bisa berstatus halal maka itu lebih dipilih," pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan dua macam skema untuk vaksinasi nasional yakni gratis dan berbayar. Gratis untuk kalangan prioritas tertentu dan berbayar untuk masyarakat yang mampu.
Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai jika skema vaksin berbayar justru akan menghambat tujuan pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk bisa membentuk kekebalan kelompok, setidaknya harus ada 70 persen populasi penduduk yang divaksin. Dalam kasus Indonesia, pemerintah perlu melakukan vaksinasi pada 173 juta penduduk.
Menurutnya, masih ada masyarakat yang enggan untuk divaksin meskipun diberikan secara cuma-cuma. Sehingga hal-hal semacam inilah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.
"Beberapa orang diberi gratis saja ada yang tidak mau, ditambah lagi mereka suruh beli," ujar Windhu dilansir CNN Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah perlu mempertimbangkan vaksinasi gratis secara menyeluruh layaknya imunisasi massal.
(wk/zodi)
