WowKeren - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengajak masyarakat untuk tidak bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Ia berharap masyarakat bisa mengisi waktu di rumah saja untuk menghabiskan waktu liburan tersebut.

Sebab, kegiatan liburan sangat berpotensi memicu kerumunan. Yang mana hal ini merupakan pantangan utama dalam menekan penyebaran virus corona.

"Akan ada juga libur Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2021," kata Doni di Jakarta, Senin (7/12). "Yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga."

Dengan tetap berada di rumah maka liburan bisa lebih aman dari risiko penyebaran virus. "Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan tanpa bepergian," lanjut Doni.

Selain risiko penyebaran COVID-19, Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengingatkan akan potensi cuaca ekstrem di akhir tahun.

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), selama tiga pekan ke depan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem. Sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem tersebut.

"Karena kita lihat perkembangan cuaca pada dua tiga minggu yang akan datang," lanjut Doni. "Cuaca ekstrem hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG."

Terkait liburan akhir tahun ini, pemerintah telah memangkasnya sebanyak 3 hari. Menurut epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, langkah ini belum cukup untuk menekan penambahan kasus COVID-19. Sebab, inti dari permasalahan adalah bukan pada jumlah hari.

Tak cukup jika hanya mengurangi jumlah hari. Pemerintah juga harus memiliki kebijakan turunan untuk mendukung kebijakan tersebut. Sebab, mengurangi jumlah libur tak serta merta akan bisa membuat masyarakat tidak bepergian. Selain itu, kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya juga tidak saling bertolak belakang.