WowKeren - Sudah lebih dari sembilan bulan Indonesia berada dalam situasi pandemi COVID-19. Pandemi yang berlangsung hampir setahun ini dinilai kian memperjelas kesenjangan gender.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani. Tak hanya kesenjangan terhadap perempuan namun juga kaum rentan lainnya.

"Pandemi COVID-19 menghadirkan persoalan baru yang tidak terduga sekaligus memperjelas kondisi kesenjangan," kata Andy di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (11/12). "Dengan dampak serius dan tidak proporsional bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya."

Adapun hal ini ditemukan dalam berbagai kajian dan pantauan yang dilakukan sepanjang Maret 2020 hingga Desember 2020. Dari kajian dan pantauan tersebut, Komnas Perempuan menemukan pengalaman perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam mengakses layanan publik.

Di antaranya seperti layanan kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan jaminan sosial, serta beragam resiliensi atau ketahanan berbasis gender perempuan. "Wujud resiliensi perempuan di berbagai ranah dan daerah bersifat mikro dan kerap ad hoc karena keterbatasan yang dimiliki," tuturnya.

Oleh sebab itu, Komnas Perempuan berharap hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban kekerasan dan diskriminasi. Andy berharap pemerintah mau mempertimbangkan dan mengadopsi rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk menghapus kesenjangan tersebut.

"Upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender pada saat bersamaan juga perlu dilakukan," lanjut Andy. "Dengan menguatkan inisiatif dan kepemimpinan perempuan."

Sebelumnya, Komnas Perempuan sempat mengutarakan pandangan mereka terkait implementasi kebijakan yang memuat pendekatan kesetaraan gender. Hal itu disampaikan pada Selasa (20/10) lalu yang menandai sebagai satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketidaksetaraan gender itu tampak dari sejumlah kegiatan di tingkat kementerian yang mayoritas diisi laki-laki. Hal serupa juga terlihat dari minimnya jumlah perempuan dalam proses seleksi sejumlah lembaga independen oleh panitia seleksi, yang keanggotaan dari panitia tersebut ditunjuk Presiden.