Tak hanya pejabat negara,Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar juga mengusulkan agar para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi prioritas pertama divaksinasi.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 11 Desember 2020 - 11:35 WIB
WowKeren - DPR RI mengusulkan agar vaksin virus corona (COVID-19) disuntikkan kepada para pejabat negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, hingga anggota DPR dan MPR, terlebih dahulu. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar.
"Supaya tidak ada pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana kalau pejabat-pejabat yang divaksin lebih dulu?" ujar Anshory pada Kamis (10/12). "Pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang, termasuk sedikit dibandingkan jumlah vaksin 1,2 juta yang sudah datang."
Menurut Anshory, vaksin corona yang diberikan kepada pejabat negara terlebih dahulu ini juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam mendukung program vaksinasi COVID-19. Tak hanya pejabat negara, Anshory juga mengusulkan agar para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi prioritas pertama divaksinasi.
"Mohon disampaikan kalau ada rapat dengan Presiden," jelas Anshory. "Pejabat dan tokoh- tokoh didahulukan agar masyarakat bilang pemimpin kami tidak ragu, maka kami ikuti."
Sebelumnya, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac asal Tiongkok telah mendarat di Tanah Air. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, pemerintah berencana menyediakan 3 juta dosis vaksin yang pada tahap pertama akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan.
"Hal itu sesuai dengan rekomendasi Indonesia Technical Advisory Group for Imunitation dan WHO SAGE," kata Terawan. "Bila ketersediaan vaksin terbatas di awal, maka sasarannya adalah kelompok berisiko."
Terawan mengungkapkan bahwa 1,2 juta dosis vaksin yang telah masuk ke Indonesia tersebut akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Kedua wilayah ioni dipilih untuk vaksinasi tahap pertama lantaran memiliki populasi penduduk yang lebih besar dan kasus positif COVID-19 yang tinggi. Nantinya, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin corona yang datang di tahap kedua akan diberikan kepada para tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali.
Di sisi lain, pemerintah akan menggratiskan vaksin corona untuk 30 persen penduduk. Sedangkan 70 persen sisanya harus merogoh kocek sendiri untuk mendapatkannya. Menurut Terawan, hal ini sudah berdasarkan penghitungan yang dilakukan.
"Waktu itu dasarnya adalah berapa orang yang mampu jumlahnya di Indonesia. Oleh Menkeu (Sri Mulyani) dijawab sekitar 78 juta (orang) untuk kira-kira mampu berbayar," jelas Terawan. "Karena ini masih jumlah (warga yang berusia) 18-59 tahun."
(wk/Bert)
