WowKeren - Pemerintah Indonesia diminta untuk menunda kedatangan 1,8 juta dosis vaksin corona buatan Sinovac asal Tiongkok yang rencananya tiba pada awal Januari 2021. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ansory Siregar.

Sebelumnya, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac telah tiba di Tanah Air pada Minggu (6/12). Ansory menilai langkah pemerintah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tersebut cacat prosedur lantaran vaksin tersebut hingga kini belum mendapatkan persetujuan penggunaan izin darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi mohon pimpinan mengeluarkan kepada pemerintah agar menunggu izin dari BPOM baru didatangkan vaksin tersebut," tutur Ansory dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (11/12) hari ini. Ansory menyebutkan bahwa seharusnya tak ada obat yang masuk Indonesia sebelum mendapat izin dari BPOM.

"Karena sudah terlanjur 1,2 juta vaksin sudah datang, tolong yang 1,8 juta dosis vaksin yang akan datang pada Januari sebelum ada izin dari BPOM tunggulah," jelas Ansory. Selain itu, Ansory juga sempat menyinggung langkah pemerintah Turki dan Brasil yang menyetop kerjasama pengadaan vaksin COVID-19 dengan Sinovac.

Sebelumnya, Wakil Ketua Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin telah mengungkapkan alasan pemerintah Indonesia telah memesan vaksin corona yang belum mengantongi izin penggunaan darurat. Menurutnya, Indonesia harus mengamankan sejumlah dosis karena negara-negara lain sudah banyak yang memesan.

Dengan kata lain, Indonesia tidak ingin kehabisan vaksin. Hal ini mengingat kapasitas produksi vaksin global diperkirakan tidak akan mampu menutup kebutuhan untuk semua penduduk dunia.

Setiap tahunnya, ada sekitar 6,4 miliar dosis vaksin yang bisa dibuat secara global. Namun ini bukan vaksin corona saja, melainkan vaksin lainnya seperti polio, TBC, dan penyakit lainnya. Sedangkan untuk menciptakan kekebalan kelompok atas COVID-19, dunia membutuhkan 11 miliar dosis vaksin.

Sehingga perlu melakukan antisipasi untuk mengamankan vaksin. "Sehingga memang diantisipasi akan terjadi kapasitas produksi yang sangat kecil untuk 11 miliar dosis vaksin COVID-19 kalau ingin penduduk dunia herd immunity," kata pria yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini, Kamis (10/12).