Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyebut bahwa pemerintah juga masih akan memetakan siapa saja yang nanti membeli vaksin corona mandiri, dan siapa yang akan mendapat vaksin gratis.
- Bertilia Puteri
- Senin, 14 Desember 2020 - 17:05 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia diketahui hanya akan menggratiskan vaksin corona untuk sebagian masyarakat. Skema ini lantas mendapatkan kritik dari sejumlah pihak.
Menteri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy lantas mengungkapkan bahwa pemerintah masih terus membahas skema pembiayaan vaksin corona tersebut. Menurut Muhadjir, ada kemungkinan vaksin corona yang semula hanya 30 persen ditanggung pemerintah naik menjadi 50 persen.
"Masih terus dievaluasi. Tadi ini juga sudah ada rapat lagi yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Pak Wapres. Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya," ungkap Muhadjir pada Senin (14/12). "Terakhir diperkirakan ada 182 juta dari semula 107 juta. Jadi sudah naik lagi. Ini juga masih tentative. Jadi kemungkinan 50-50 persen."
Meski demikian, Muhadjir menyebut bahwa pemerintah juga masih akan memetakan siapa saja yang nanti membeli vaksin corona mandiri, dan siapa yang akan mendapat vaksin gratis. "Sedang dipetakan mana yang diberikan bantuan pemerintah, mana yang mandiri," ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa skema pembayaraan mandiri ini bukan berarti masyarakat harus membayar sendiri. Vaksin corona juga dapat ditanggung oleh kantor atau tempat kerja warga.
"Mandiri itu bukan berarti dia harus bayar sendiri," tegas Muhadjir. "Memang ada yang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang tanggung jawab perusahaan atau pemilik di mana dia bekerja. Itu mesti dinegosiasi."
Namun Muhadjir menegaskan bahwa skema-skema terkait vaksin corona ini masih belum menjadi keputusan final. Skema-skema yang ada masih dibicarakan oleh internal pemerintah.
"Itu mesti dinegosiasi. Presiden tadi sudah minta wanti-wanti, tolong harus detail betul, dan waktunya sudah sangat dekat. Karena itu Komite harus bekerja keras," pungkas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut. "Tapi ini masih belum, masih perlu dibicarakan."
Di sisi lain, sejumlah rumah sakit di Indonesia telah membuka pre-order vaksin COVID-19 beberapa waktu terakhir. Juru Bicara PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto mengimbau kepada penyedia layanan kesehatan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan pre-order Vaksinasi COVID-19 jalur mandiri.
(wk/Bert)