Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dua macam skema pemberian vaksin, yakni gratis dan berbayar. Untuk skema berbayar maka masyarakat harus membelinya secara mandiri.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 15 Desember 2020 - 10:31 WIB
WowKeren - Pemerintah tengah memetakan kelompok prioritas mana saja yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satu kelompok yang kemungkinan bisa mendapatkan vaksin dari pemerintah adalah para pedagang pasar.
Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Tak hanya pedagang pasar, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan vaksin bagi pelaku UMKM.
"Sedang dipertimbangkan misalnya pemberian vaksin untuk pedagang pasar," kata Muhadjir di Kantor Kementerian Sosial, Senin (14/12). "Kemudian pelayan-pelayan toko, karyawan, baik di perusahaan, industri, maupun UMKM."
Kelompok ini masuk ke dalam tiga prioritas penerima vaksin. Sedangkan di kelompok pertama ada tenaga medis sebagai garda terdepan dan kelompok non medis yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi.
"Pertama tenaga medis karena di garda terdepan, lalu tenaga non-medis tapi yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19," ujarnya melanjutkan. "Ketiga mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi."
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dua macam skema pemberian vaksin, yakni gratis dan berbayar. Untuk skema berbayar maka masyarakat harus membelinya secara mandiri. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memberikan subsidi sehingga publik tidak perlu membayar penuh. "Ini juga masih tentative. Jadi kemungkinan 50-50 persen," kata dia.
Terkait biaya 50 persen tersebut, Muhadjir mengatakan bukan berarti masyarakat membayar biaya sisanya dari kantong sendiri. Akan tetapi, pihak tersebut bisa saja ditanggung oleh tempat kerjanya, atau pemberi kerjanya.
"Tapi mandiri itu bukan berarti dia harus bayar sendiri," paparnya. "Memang ada yang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang tanggung jawab perusahaan atau pemilik dimana dia bekerja. Itu mesti dinegosiasi."
Kendati demikian, yang perlu diingat adalah jika skema-skema di atas masih dalam pembahasan sehingga masih belum ada keputusan final. Ia menyebut jika Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah meminta jajarannya untuk segera menyiapkan detailnya.
"Presiden tadi sudah minta wanti-wanti, tolong harus detail betul, dan waktunya sudah sangat dekat," tegasnya. "Karena itu Komite harus bekerja keras."
(wk/zodi)