WowKeren - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan sinyal akan menarik rem darurat atau emergency brake. Sinyal ini diberikan setelah ibu kota terus mencatat rentetan rekor harian kasus virus corona.

Namun, rencana tersebut menuai ketidaksetujuan dari Partai Gerindra. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif menilai penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat sudah cukup untuk menekan laju penyebaran virus corona.

”Saya tidak sependapat rem darurat ini diterapkan sekarang,” kata Syarif kepada wartawan seperti dilansir dari Detik, Senin (28/12). “Maka harus diperkuat dengan fakta dan data yang akurat. Ada pertimbangannya nanti sebelum dimintakan persetujuan DPRD.”

Lebih lanjut Syarif menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta terus mengoptimalkan penindakan protokol kesehatan dengan tegas. Selain itu, mereka juga diminta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tengah keluarga.

”Kebijakannya tetap harus dioptimalkan penindakan pelanggar prokes dan perkuat edukasi keluarga,” saran Syarif. “Karena klaster keluarga paling banyak menyumbangkan angka kenaikan ini.”

Sekretaris Komisi E Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta ini mengaku khawatir dengan lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan dan melanggarnya. “Saya prihatin kenaikan ini. Ini akibat masyarakat masih abai prokes 3 M,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Syarif juga menyoroti penuhnya lahan pemakaman khusus jenazah pasien virus corona di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Ia lantas mendesak Pemprov DKI segera menyediakan lahan baru di awal tahun 2021.

“Untuk langkah darurat TPU Tegal Alur sudah bisa digunakan,” kata Syarif. “Dan mulai Januari pemprov sudah menyiapkan lahan baru TPU.”