WowKeren - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na'im menyampaikan terima kasih atas Catatan Akhir Tahun (Catahu) Pendidikan 2020 yang disampaikan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G). Dalam Catahu tersebut P2G mengkritik sejumlah kebijakan Menteri Nadiem Makarim.

"Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai catatan dan masukan terhadap kebijakan yang telah diambil Kemendikbud sepanjang 2020," kata Ainun, Senin (28/12). Ainun pun menyebutkan jika Kemendikbud akan selalu terbuka terhadap saran dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

Perlu diketahui, P2G sebelumnya merilis Catahu Pendidikan 2020 yang berisi sejumlah poin catatan. Di antaranya mengenai tata kelola pendidikan tahun ini yang dinilai sporadis, tidak dilakukan secara sistematis, terencana, dan melibatkan konsolidasi internal Kemendikbud sendiri.

Menurut P2G, sepanjang tahun ini informasi mengenai kebijakan-kebijakan Kemendikbud banyak simpang siur. Misalnya, Program Organisasi Penggerak (POP) yang dikritik berbagai kalangan, seperti PBNU dan PP Muhammadiyah.

Kemudian misinformasi terkait penghapusan mata pelajaran sejarah dan wacana perubahan kurikulum yang belakangan disebut penyederhanaan. Ketiga hal tersebut dinilai bukan semata-mata soal bocor informasi yang masih berupa konsep dan rencana. "Tetapi menunjukkan tata kelola yang buruk dan menggambarkan Mas Menteri yang harus kita berikan nilai sangat buruk," kata Dewan Pakar P2G Rakhmat Hidayat, Minggu (27/12).

P2G juga menyarankan agar Kemendikbud menunda asesmen nasional 2021 yang digadang-gadang menjadi pengganti ujian nasional. Pasalnya, pandemi COVID-19 memunculkan sejumlah kendala baru yang diprediksi akan menghambat program tersebut.

Terkait desakan untuk menunda asesmen nasional, Ainun hanya mengatakan bahwa pada dasarnya tranformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan menjadi tugas bersama yang memerlukan gotong royong serta partisipasi semua pihak. "Kolaborasi dengan insan pendidikan dan kebudayaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat terus dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat," tuturnya.