Nasional

Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI sepakat agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

• Nidya Putri
• Jumat, 15 Januari 2021 - 13:54 WIB

WowKeren - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI sepakat agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Rancangan Prolegnas Prioritas 2021 ini akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan.

Kesepakatan tersebut diterima dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang digelar di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, pada Kamis (14/1) kemarin. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas dan dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly hadir mewakili pemerintah serta perwakilan DPD RI.

RUU PKS termasuk dalam 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021 yang disepakati DPR, pemerintah, dan DPD RI. RUU PKS sendiri telah masuk dalam usulan Prolegnas Prioritas 2021. RUU PKS merupakan inisiasi dari DPR.

Adapun daftar 33 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
3. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI
4. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI
7. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI
10. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
14. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR RI
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
16. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI
17. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
18. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
19. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI
20. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR RI
21. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
23. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
25. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
26. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
27. RUU tentang Hukum Acara Perdata
28. RUU tentang Wabah
29. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
30. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
31. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
32. RUU tentang Daerah Kepulauan
33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)