Menkes Akui Pemerintah Sedang Kaji Vaksinasi COVID-19 Mandiri Dikelola Swasta
Nasional
Vaksin COVID-19

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemerintah untuk memberi akses vaksin COVID-19 secara mandiri untuk swasta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan tanggapan mengenai hal itu.

WowKeren - Vaksinasi COVID-19 di Indonesia perlahan tapi pasti mulai berjalan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemerintah untuk memberi akses vaksin COVID-19 secara mandiri untuk swasta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan tanggapan mengenai hal itu.

Dilansir dari CNN, Menkes Budi mengungkapkan kemungkinan menyediakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara masih terbuka. Budi mengatakan rencana ini masih dalam kajian dan belum final. Namun, jika vaksinasi mandiri dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaan kepada swasta.

"Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri. Yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (14/1).

Menurut Budi pemerintah saat ini sedang mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Namun ia menegaskan prinsip yang dipegang pemerintah dalam vaksin mandiri ini adalah bagaimana tidak menimbulkan kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.


Budi menyebut bisa saja vaksinasi mandiri dibuka setelah penyuntikan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik selesai. Jadi mungkin saja vaksinasi mandiri digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk membatasi vaksinasi mandiri.

"Dengan syarat satu korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih. Tidak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan," ujarnya.

Meski mengaku sedang dikaji dan dipertimbangkan pemerintah, Budi kembali menegaskan bahwa rencana ini belum tentu diterapkan. Hal ini karena pemerintah masih menimbang baik atau buruknya rencana ini bagi masyarakat.

Seperti yang telah diketahui, pemerintah telah menetapkan empat timeline vaksinasi COVID-19 kepada 181,5 juta penduduk di tanah air yang ditargetkan rampung dalam 15 bulan atau pada Maret 2022. Sasaran tahap pertama vaksinasi adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Total orang yang menjadi sasaran pemberian vaksin sebanyak 1,3 juta orang.

Untuk tahap kedua, ada dua sub-kategori yang ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi. 17,4 juta untuk petugas publik, dan 21,5 juta untuk lansia. Kemudian tahap ketiga ada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dengan jumlah 63,9 juta. Tahap terakhir, ada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin, dengan target 77,4 juta orang.

(wk/putr)

You can share this post!

Related Posts