PPKM Belum Efektif Turunkan Angka Positif COVID-19 Ibu Kota, Epidemiolog Sarankan Lockdown
Nasional

Epidemiolog menyebut PPKM di Ibu Kota belum maksimal yang mendasari penularan COVID-19 masih sulit dikendalikan. Bahkan epidemolog itu mengungkapkan jika Jakarta lebih baik di lockdown.

WowKeren - Beberapa wilayah di Jawa dan Bali diketahui sedang memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Senin (11/1) lalu guna mengurangi penyebaran penularan COVID-19. Namun kebijakan ini diketahui tak banyak berdampak dalam penurunan kasus positif virus tersebut.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau PPKM di Ibu Kota, belum maksimal. Hal inilah yang mendasari penularan COVID-19 masih sulit dikendalikan. Bahkan Tri mengungkapkan jika Jakarta lebih baik di lockdown.

"Kalau mau PSBB seperti ini harus dilakukan dengan serius. Kalau mau lebih baik di- lockdown atau PSBB tingkat berat," ungkap Tri dikutip dari Tempo, Senin (18/1).

Tri melihat pembatasan sektor usaha hingga 25 persen tidak dilaksanakan dengan serius. Hal itu bisa dilihat dari masih padatnya jalan di DKI.


Menurut Tri, pemerintah bakal kesulitan mengendalikan wabah ini jika pengawasan tidak dilakukan dengan benar. Dengan angka rasio positif yang sudah tembus di angka 18 persen, imbauan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan belum cukup.

"Kalau memang 25 persen itu ditaati tidak mungkin kepadatan di Jakarta masih seperti sekarang. Kalau 75 persen di rumah pasti Jakarta jauh lebih sepi dari sekarang," ujarnya. "Sekarang imbauannya orang benar-benar tidak boleh keluar kalau tidak mendesak. Tapi melihat kondisi di Jakarta sudah seperti tidak ada COVID-19."

Dalam beberapa hari terakhir di masa PSBB ketat, Pemerintah DKI mencatat penambahan kasus COVID-19 di Ibu Kota selalu bertambah lebih dari 3 ribu kasus. Angka rasio positif pun terus meroket. Hingga kemarin tercatat rasio positif penularan Covid-19 di Ibu Kota mencapai 18,9 persen.

Di sisi lain, pemerintah juga diketahui melakukan sidak ke sejumlah kawasan perkantoran di Jakarta. Dari upaya tersebut, sejumlah 163 perusahaan ditutup sementara karena terbukti melanggar protokol kesehatan hingga ditemuinya kasus positif COVID-19. Jumlah ini didapat dari monitoring selama dua hari yang dilakukan terhadap 243 perusahaan di ibukota.

"Di mana dari 163 yang kami tutup sementara selama tiga hari, 162 karena terpapar, 1 karena melanggar protokol kesehatan," ujar Andri Yansyah selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta seperti dilansir dari Kompas pada Kamis (14/1).

(wk/putr)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru