Nasional

Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang perlunya kritik dari masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.

• Bertilia Puteri
• Rabu, 10 Februari 2021 - 16:50 WIB

WowKeren - Presiden Joko Widodo telah meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan untuk kinerja pemerintah. Namun, pihak yang mengkritik pemerintah justru kerap diserang oleh buzzer di media sosial.

Kantor Staf Presiden (KSP) lantas buka suara atas fenomena buzzer tersebut. Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menegaskan bahwa buzzer bukan bagian dari pemerintah.

"Yang pertama, buzzer bukan pemerintah. Kalau kemudian oposisi diserang buzzer, itu bukan pemerintah. Harus dipisahkan," tutur Donny dilansir detikcom, Rabu (10/2). "Kedua, siapa pun yang berkomentar di media sosial harus siap menerima serangan atau kritikan balik dari mereka yang ada di media sosial atau netizen. Itu sudah biasa. Artinya, bukan cuma oposisi, pemerintah juga, kalau saya di media sosial pasti mendapatkan kecaman, kritikan, karena buzzer itu bukan hanya membela pemerintah, tapi bela oposisi juga banyak."

Donny membenarkan pernyataan Jokowi tentang perlunya kritik dalam evaluasi kinerja pemerintah. Namun apabila pengkritik tersebut diserang oleh buzzer di media sosial, tutur Donny, maka hal tersebut tak terkait dengan pemerintah.

"Pemerintah tetap, seperti kata Presiden, tetap pada posisi kritik itu baik buat pemerintah, agar kerja pemerintah terevaluasi dan ada perbaikan secara terus-menerus. Tetapi, kalau orang takut kritik karena buzzer, itu bukan persoalan pemerintah karena semuanya mengalami itu," terang Donny. "Baik pemerintah maupun bukan pemerintah di media sosial harus menerima dinamika itu. Jangan kemudian mengatakan takut kritik karena takut buzzer."

Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa pemerintah tak pernah menggunakan buzzer di media sosial. Pasalnya, tutur Donny, pemerintah sudah memiliki humas di kementerian/lembaga untuk menyampaikan kinerja pemerintah kepada publik. Menurut Donny, buzzer "pro-pemerintah" yang menjadi momok bagi pihak yang hendak menyampaikan kritik tersebut adalah pendukung militan Jokowi atau pemerintahannya.

"Pemerintah tidak memerlukan buzzer, ya memang tidak memerlukan, karena pemerintah sudah menyampaikan programnya lewat humas kementerian/lembaga, juru bicara," kata Donny. "Memang tidak memerlukan, tetapi kan kita tidak bisa melarang mereka yang notabene loyalis, yang membela kebijakan Pak Jokowi."

Masyarakat dipersilakan untuk mengadu ke polisi jika buzzer "pro-pemerintah" tersebut dinilai telah melanggar hukum. Menurut Donnya, pemerintah sendiri hanya bisa mengimbau buzzer agar beretika di media sosial.

"Karena bukan pemerintah, maka (buzzer) tidak bisa diredam. Paling hanya mengimbau, tapi kan karena bukan organik pemerintah, tidak bisa diapa-apakan," pungkas Donny. "Kalau saya bisa, atasan saya Kepala Staf (Kepresidenan) bisa menegur saya. Tapi kalau buzzer kan tidak ada hubungan organik antara pemerintah dan para buzzer."