Kementerian Perdagangan akan mengatur ekosistem penjualan di platform penjualan online guna meminimalisir predatory pricing alias perang harga yang bisa mematikan UMKM.
- Nidya Putri
- Jumat, 05 Maret 2021 - 12:32 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo baru-baru ini murka lantaran produk impor yang 'memangsa' produk dalam negeri. Tak hanya itu, adanya e-commerce asing yang menjual produk impor secara tidak sehat dan membunuh UMKM lokal.
Kementerian Perdagangan akan mengatur ekosistem penjualan di platform penjualan online guna meminimalisir predatory pricing alias perang harga yang bisa mematikan UMKM. Seperti yang diketahui, eksistensi UMKM lokal terganggu karena ada platform yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk membajak ide, desain hingga penjualan UMKM busana muslim di Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Menteri Perdagangan M Lutfi.
Aturan ini rencananya akan keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama. "Dalam waktu tidak terlalu lama, kita pastikan harus melaksanakan asas yang adil," kata Luthfi, Kamis (4/3). "Paling lama bulan Maret aturan tersebut akan dikeluarkan."
Di bawah aturan ini, penjual dari luar negeri yang berdagang di Indonesia harus mengikuti regulasi yang ada. "Kementerian Perdagangan akan bertindak sebagai wasit, sebagai regulator dan memastikan bahwa di sini adalah perdagangan yang adil dan bermanfaat," ujarnya.
Dengan adanya aturan ini diharapkan akan tercipta kesetaraan dalam perdagangan, masalah harga memang kesepakatan penjual dan pembeli. Namun untuk urusan diskon atau potongan harga akan diatur kembali, sehingga penjual atau platform tak bisa lagi sembarangan.
"Tak bisa lagi sembarangan dengan alasan diskon, perusahaan digital ini men-deploy dan mengerjakan predatory pricing," imbuhnya. "Alasan diskon adalah predatory. Kita pastikan untuk perdagangan di Indonesia harus jelas, adil, dan bermanfaat."
Lutfi memastikan jika platform menuruti peraturan maka tak akan ada larangan dari pemerintah untuk membuka perdagangan. Hal ini karena Indonesia tidak memiliki proteksionisme.
"Kita tidak punya proteksionisme, itu sebenarnya merugikan perdagangan Indonesia sendiri. Yang kita akan regulasikan ini bukan untuk menghimpit perdagangan," pungkasnya. "Tapi memperbaiki perdagangan supaya bisa lebih adil dengan pembeli."
(wk/nidy)
