WowKeren - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengomentari pernyataan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria tentang penyebab naiknya angka kematian COVID-19 di DKI Jakarta. Sebelumnya, Riza mengatakan bahwa tren peningkatan tersebut disebabkan karena warga terlambat ditangani karena tidak segera melaporkan kesehatannya.

Alih-alih "menyalahkan warga", Gembong mengatakan bahwa Pemprov seharusnya mencari cara penanganan yang lebih efektif. Dengan begitu, pandemi Corona di Jakarta dapat ditangani dengan lebih baik.

"Harusnya ini kan peran aktifnya Pemprov, bukan Pemprov menuntut kepada warga masyarakatnya. Dalam konteks pencegahan, itu harus terbangun kolaborasi antara masyarakat dan Pemprov," kata Gembong kepada awak media, Kamis (18/3).

Dia melanjutkan, "Dalam konteks pendataan, itu sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemprov proaktif melakukan pendataan terhadap kematian yang terjadi akibat COVID-19. Jadi jangan dibalik."

Menurut Gembong, Pemprov bertugas memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan sejumlah anggaran untuk mendukung hal tersebut.

"Memang tugas Pemprov. Pemprov itu dialokasikan anggaran untuk memberikan pelayanan kepada warganya kan. Jadi jangan sedikit-sedikit ada kenaikan selalu menyalahkan warga masyarakatnya," ucapnya.

"Sedikit ada kenaikan, selalu menyalahkan warga masyarakatnya, ya enggak boleh gitu juga. Perlu berkolaborasi antara Pemprov dan masyarakat yes," tandas Gembong.

Alih-alih menunggu laporan warga, Gembong menyarankan agar Pemprov lebih aktif dalam mendata siapa saja yang memiliki gejala COVID-19. Dengan begitu, penanganannya dapat dilakukan dengan lebih cepat.

"Jemput bola. Kan harusnya datanya koneksi dengan data Dinas Kesehatan. Jadi kejadian di setiap rumah sakit harusnya langsung terkoneksi dengan data Dinas Kesehatan. Ini kan sudah zaman modern," ujarnya.

Terakhir, Gembong meminta Pemprov untuk berkoordinasi dengan DPRD. Hal ini dikarenakan menangani wabah merupakan tanggung jawab bersama dari pemangku jabatan.

"Apa yang menjadi persoalan? Persoalan anggaran ya bicarakan dengan DPRD. Karena sudah menjadi wabah, maka menjadi tanggung jawab penuh kita semua DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Katakanlah keterlambatan mungkin karena tenaga medis, ya ditambahin, apa yang perlu kita alokasikan anggarannya," pungkas Gembong.