Anggota DPRD Fraksi PDIP Ima Mahdiyah menilai ada potensi kerugian besar yang harus ditanggung Pemerintah DKI Jakarta jika nekat menggelar Formula E pada 2022 mendatang.
- Elvariza Opita
- Kamis, 25 Maret 2021 - 16:04 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap fakta mengejutkan soal persiapan Formula E DKI Jakarta. Sebab pemerintahan Gubernur Anies Baswedan ternyata sudah menyerahkan hingga hampir Rp1 triliun kepada panitia penyelenggara Formula E.
Tak hanya itu, DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan ternyata juga menemukan kejanggalan lain terkait persiapan Formula E. Seperti soal komponen biaya komitmen (commitment fee) yang ternyata tidak dimasukkan dalam kategori biaya di kajian oleh konsultan independen yang disewa PT Jakpro.
"Yang dimasukkan adalah komponen biaya penyelenggaraan oleh Jakpro saja," kata Anggota F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiyah, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/3). "Sehingga dianggap menguntungkan."
Sebagai informasi, dalam kajiannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim ada keuntungan sampai Rp376 miliar yang bisa diraup dari pelaksanaan balap mobil listrik tersebut. Namun menurut F-PDIP, Pemprov DKI malah bisa merugi hingga ratusan miliar rupiah jika memaksa menggelar Formula E pada 2022 mendatang.
Hal ini terlihat dari biaya komitmen senilai Rp482 miliar yang tidak dimasukkan dalam kajian, sehingga Pemprov DKI malah menanggung kerugian sampai Rp106 miliar. Kemudian kerugian bisa lebih besar lagi jika biaya penyelenggaraan Jakpro senilai Rp221 miliar dimasukkan.
Menurut catatan Ima, seperti dilansir dari Tempo, penghasilan dari dampak ekonomi Formula E DKI Jakarta hanya sebesar Rp498 miliar. Sedangkan untuk pendapatan langsung Jakpro hanya sebesar Rp99 miliar.
Yang turut menjadi catatan Ima, kajian pelaksanaan Formula E sudah tidak relevan. Pasalnya kajian dilakukan sebelum pandemi COVID-19 terjadi sehingga diperlukan studi kelayakan baru yang harus dilakukan dengan transparan dan realistis.
"Sebaiknya dibatalkan sedini mungkin. Jangan nanti menjadi beban pemerintahan berikutnya," tegas Ima, mengingat Formula E sedianya dilaksanakan pada 2022 ketika Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria sudah purna tugas. "Pemerintah berikutnya yang akan menanggung beban keuangan karena keputusan buruk ini."
Sebelumnya Fraksi PDIP juga mendesak Jakpro agar melakukan renegosiasi untuk mengembalikan commitment fee yang sudah terlanjur dibayar. Apalagi karena besarnya biaya komitmen yang diserahkan ternyata cukup besar.
(wk/elva)
