Pemerintah Indonesia dikabarkan akan mengimpor beras di masa panen raya. Hal ini mengundang reaksi dari sejumlah pihak, salah satunya Dirut Bulog Budi Waseso.
- Wahyu
- Jumat, 26 Maret 2021 - 13:38 WIB
WowKeren - Belakangan, sejumlah petani padi di Indonesia diresahkan oleh isu pemerintah akan impor beras bersamaan dengan masa panen raya. Hal ini tentunya mendapatkan respons dari pihak Bulog. Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog menegaskan bahwa usulan impor beras bukan berasal dari pihaknya.
Buwas menyebutkan bahwa kebijakan mengenai impor beras tidak pernah dibahas sebelumnya, dan tiba-tiba muncul pasca Bulog diberi arahan oleh 2 menteri Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. "Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," ujar Buwas, dikutip dari Kompas.
Merasa kesal pihaknya dituding akan melakukan impor beras, Buwas membeberkan masalah terkait impor Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang terjadi di tahun 2018. Buwas mengatakan jika impor yang dilakukan pada saat itu, masih menyisakan stok sampai hari ini. "Kami buktikan produksi dalam negeri cukup, bahkan bermasalah sisa dari produksi impor, ini fakta," ungkap Buwas dalam diskusi virtual dengan Relawan Perjuangan Demokrasi, dikutip dari wartaekonomi, Jumat (26/3).
Pada 2018, Bulog mengimpor CBP sekitar 1,7 juta ton. CBP sendiri merupakan beras yang dikelola oleh Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan kekurangan dan kerawanan pangan, adanya gejolak harga, serta darurat akibat bencana.
Dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas dengan pemerintah, Buwas mengatakan bahwa tidak ada keputusan terkait sisa beras impor tersebut. Padahal, Bulog tidak mempunyai gudang dengan infrastruktur yang menunjang untuk menyimpan stok beras CBP selama bertahun-tahun.
Alhasil stok beras CBP yang disimpan di gudang selama tiga tahun, sekitar 100 ribu ton dari sisa berpotensi mengalami penurunan mutu. Dikarenakan pendistribusiannya yang harus mendapat penugasan dari pemerintah, membuat Bulog kesusahan dalam menyalurkan sisa stok beras CBP.
"CBP itu kan tidak bisa dijual bebas, penyalurannya harus berdasarkan perintah negara," terang Buwas. "Itu sebabnya Bulog mendapatkan beban CBP tidak bisa di apa-apakan kecuali kepentingan negara."
(wk/wahy)
