Moeldoko Beri Reaksi Pedas Saat Ditanya Soal Demokrat Pasca Kubunya Ditolak Kemenkumham
Twitter/KSPgoid
Nasional
Isu Kudeta Partai Demokrat

Kubu Moeldoko alias KLB Demokrat Deli Serdang resmi ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan belum lama ini Moeldoko ditanyai seputar perkembangan konflik Demokrat yang dijawabnya seperti berikut.

WowKeren - Kementerian Hukum dan HAM memutuskan menolak SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan demikian, tidak sah pula status Ketua Umum Partai Demokrat yang sebelumnya sempat disandang Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Dan baru-baru ini perihal konflik Demokrat kembali ditanyakan awak media kepada sang mantan Panglima TNI. Yang menjadi sorotan, Moeldoko rupanya memberi jawaban yang cukup pedas, bahkan sampai menyebutkan kata "primitif".

Usut punya usut, ternyata awak media memang menanyakan hal tersebut pasca Moeldoko menyampaikan paparan soal rencana pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pasca diambilalih pemerintah. Moeldoko sendiri menegaskan bahwa saat ini dirinya tengah menghadap publik sebagai KSP sehingga seharusnya pertanyaan yang dilontarkan terkait kinerja badannya.

"Ini Kantor Kepresidenan, tanyanya yang berkaitan dengan kerja-kerja KSP," tegas Moeldoko di Lobi Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/4). "Jangan ikut-ikutan primitif. Terimakasih."


Namun sebelumnya Moeldoko memang sudah sempat mengucapkan kata "primitif" saat menyampaikan paparan perihal pengelolaan TMII ke depannya. Saat itu Moeldoko menyinggung soal isu liar bahwa TMII akan dikelola oleh yayasan baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

Moeldoko menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. "TMII akan dikelola secara profesional oleh BUMN di bidang pariwisata," tegas sang purnawirawan Jenderal TNI bintang 4.

"Saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan ada lagi yayasan yang dikelola oleh Pak Jokowi. Itu pandangan primitif. Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Tidak ada itu," sambungnya.

Di sisi lain konflik internal Partai Demokrat tak jua berakhir walau Menkumham Yasonna Laoly sudah menegaskan penolakan atas kepengurusan versi KLB Deli Serdang. Bahkan belum lama ini Moeldoko menuai kritikan, hingga disebut panjat sosial alias pansos, karena menggunakan kata "Ketua Umum Demokrat" untuk mendeskripsikan posisinya kala mengucap bela sungkawa atas bencana yang menimpa Nusa Tenggara Timur.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts