Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menganggap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tak sesuai dengan harapan. Penasaran kenapa?
- Eva Lestari
- Rabu, 14 April 2021 - 10:34 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai harapan. Hal itu dikarenakan OTT KPK tidak menimbulkan efek jera.
"Maaf kalau saya bicara agar terbuka. OTT juga menurut saya buahnya tidak seperti yang kita harapkan, (apa) orang jadi kapok? Tidak juga," kata Luhut Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK Tahun 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (14/4).
Luhut menjelaskan bahwa KPK tidak seharusnya membiarkan orang terjerumus dalam korupsi jika masih bisa dicegah. Menurutnya, upaya pencegahan yang dilakukan KPK sudah lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Pencegahan ini yang menurut hemat saya yang perlu KPK dari awal selalu kedepankan," ujar Luhut. "Jangan biarkan orang terjerumus, kalau masih bisa kita ingatkan."
Dia melanjutkan, "Pengalaman saya sekarang hampir 7 tahun di kabinet ini, saya lihat memang pencegahan ini baru akhir-akhir ini semakin baik. Dan itu menurut saya hal ini sangat penting, tidak sekedar OTT."
Luhut kemudian menyinggung peran pemerintah di tengah banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan KPK dalam sejumlah proyek negara untuk membuat perencanaan yang lebih hemat.
Sebagai contoh, dia berkata, "Misalnya kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung banyak yang bisa bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan sudah KPK ikut terlibat."
Contoh lain menurut Luhut, dapat dilihat dalam upaya perbaikan sistem di Pelabuhan Batam menggunakan "National Single Window". "Cost pelabuhan kita 23 persen sekian, sedangkan di pelabuhan lain 13 persen sekian, jadi inefisiensi kita lebih dari 10 persen. Nah, sekarang dengan digitalisasi (dapat dikurangi), ini semua peran kita, termasuk dengan KPK," bebernya.
Terakhir, Luhut juga meminta pengawasan KPK dalam proyek "Batam Logistics Ecosystem" yang akan diterapkan di 8 pelabuhan Tanah Air. "Saya mohon juga KPK ikut di dalamnya supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau proyek ini berjalan karena di situ sumber korupsi yang sangat banyak," pungkasnya.
(wk/eval)
