Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas ditembak oleh KKB pada Minggu (25/4). Hal itu menyita perhatian sejumlah pihak, termasuk salah satu anggota Fraksi PKS DPR RI Sukamta.
- Wahyu
- Selasa, 27 April 2021 - 11:10 WIB
WowKeren - Permasalahan serta konflik di tanah Papua hingga saat ini belum juga berakhir. Bahkan yang baru saja terjadi adalah kasus penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha hingga tewas. Penembakan tersebut diketahui dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Mengetahui peristiwa tersebut, Sukamta selaku anggota Fraksi PKS DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di sejumlah kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden langsung atau membuat Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Timur. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar penanganan konflik Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, masyarakat Papua bisa benar-benar merasakan pembangunan.
Menurut Sukamta saat ini pemerintah masih terfokus terhadap pendekatan keamanan dan perekonomian yang tidak tepat sasaran. Padahal persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi juga tidak kalah penting.
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (26/4). "Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting, pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan."
Sukamta meyakini bahwa masyarakat Papua tetap ingin bersama NKRI. Tinggal menunggu sikap dari pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi tersebut. Dari sikap yang diambil pemerintah, itu lah nanti yang akan mempengaruhi masa depan Papua.
Sukamta menerangkan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan hampir 20 tahun, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua juga belum berubah, masyarakatnya masih tertinggal dari daerah lain meski sudah puluhan triliun anggaran yang telah disalurkan. Salah satunya adalah kasus konflik, selama sepuluh tahun terakhir keadaannya semakin memburuk.
"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua, selama sepuluh tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," tandas Sukamta. "Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti."
(wk/wahy)
