KPK lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, pada Senin (10/5) dini hari. Padahal saat ini KPK tengah diduga dilemahkan lewat TWK seleksi ASN yang janggal.
- Elvariza Opita
- Senin, 10 Mei 2021 - 07:38 WIB
WowKeren - Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjadi sorotan luas karena santer isu sedang dilemahkan. Pemicunya tentu saja pengadaan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk seleksi peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang disebut janggal dan diduga demi menyingkirkan nama-nama top di lembaga tersebut.
Namun di tengah isu pelemahan yang beredar, KPK tetap teguh bekerja bahkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. "Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk," tutur Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan kabar tersebut, Senin (10/5).
Disebutkan KPK melakukan OTT pada Senin dini hari. Bukan cuma sang bupati, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.
Ghufron pun mengonfirmasinya walau tak memberi informasi detail. "Siapa saja dan berapa uang yang diamankan, kita sedang melakukan pemeriksaan," tutur Ghufron.
Perihal operasi ini, menurut Ghufron terjadi atas dugaan adanya jual beli jabatan di lingkup pemerintahan setempat. Satgas KPK menduga Novi Rahman Hidayat menerima sejumlah uang terkait aktivitas tersebut.
"Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan," terang Ghufron. "Detailnya kami sedang memeriksa. Bersabar dulu, nanti kami ekspose."
Hingga kini KPK memang masih memeriksa Bupati Novi. Sesuai aturan yang berlaku, lembaga antirasuah itu memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukumnya, apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau tidak.
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sendiri sedang menjabat untuk periode 2018-2023. Ia merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur.
Di sisi lain, isu pelemahan KPK kian santer beredar usai nama penyidik senior Novel Baswedan dan 74 lainnya diduga akan dicopot lantaran tak lolos dalam TWK seleksi ASN. Kebanyakan nama di situ sedang menangani kasus besar. Meski membenarkan soal 75 pegawai yang tak lolos, hingga kini KPK belum merilis nama-namanya.
(wk/elva)
