Bocornya ratusan juta data penduduk Indonesia di laman jual beli peretas menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Menanggapi hal itu, DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki kasus tersebut.
- Wahyu
- Jumat, 21 Mei 2021 - 15:49 WIB
WowKeren - Belakangan, kabar bocornya ratusan juta data Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi sorotan publik. Ada sekitar 279 juta data kependudukan yang bocor dan diperjualbelikan secara daring di sebuah laman forum peretas "Raid Forums".
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus tersebut. Menurutnya, pihak terkait juga harus segera melakukan langkah pencegahan agar kasus tersebut tidak merugikan banyak masyarakat.
"Saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak," tutur Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (21/5).
Ketua Harian DPP Gerindra itu mengaku menyayangkan adanya kebocoran data tersebut. Dasco mengatakan bahwa kerahasiaan data seseorang merupakan hal yang penting dan seharusnya tidak jatuh ke tangan orang tidak bertanggungjawab.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyatakan kejadian bocornya 279 juta data WNI pada Rabu (12/5), merupakan hal yang buruk. Kendati demikian, kasus tersebut mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Diri (RUU PDP).
Pasalnya, RUU PDP akan memberikan dasar hukum otoritas untuk melakukan pencegahan aksi peretasan. "Maka kita kuatkan komitmen untuk memastikan bahwa RUU PDP disahkan tahun ini," terang Farhan.
Informasi terbaru, dari ratusan juta data yang bocor itu, Kominfo menemukan ada sekitar seratus ribu data penduduk Indonesia diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan. Adapun data tersebut diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan karena sejumlah data yang dibocorkan termasuk nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.
Dedy Permadi selaku Juru Bicara Kominfo mengatakan bahwa temuan tersebut berasal dari analisa yang dilakukan terhadap beberapa sampel data yang dibagikan secara gratis oleh akun bernama Kotz. Menurutnya, Kotz merupakan penjual dan pembeli data-data pribadi penduduk Indonesia yang bocor.
(wk/wahy)
