WowKeren - Bocornya data 279 juta penduduk Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Si penjual data mengaku memperoleh dokumen rahasia tersebut dari situs BPJS Kesehatan.

Pengakuan tersebut dikuatkan dengan analisis Kominfo yang menemukan adanya 100.002 data berasal dari BPJS Kesehatan. Sebab meliputi nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.

Di tengah situasi tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh P Daulay, mengatakan bahwa BPJS selalu mengklaim sistem komputerisasinya sangat aman. "Jadi sebetulnya kami terkejut kok ada data yang mestinya itu dijaga kerahasiaannya oleh lembaga di BPJS ini jangan sampai bocor ke luar," kata Saleh kepada awak media di kantor Sekretariat DPP PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/5).

Dia melanjutkan, "Kenapa? Karena setahu kami BPJS ini dalam paparannya ke Komisi IX sejak beberapa tahun terakhir mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang mereka miliki adalah sistem komputerisasi yang sangat aman."

Dengan klaim tersebut, BPJS seharusnya bisa menjaga datanya dengan baik. "Sehingga data yang ada di dalam itu mestinya terpelihara dengan benar. Enggak sampai bocor ke luar," sambung Saleh.

Untuk mengusut masalah tersebut, Saleh memastikan fraksinya akan mengusulkan pemanggilan kepada BPJS Kesehatan. Sebab Komisi IX DPR merupakan komisi yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang kesehatan dan kependudukan.

Saleh memaparkan, "Nah karena itu nanti kami akan mengusulkan bagaimana agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus kepada Komisi IX terkait kebocoran data."

"Apa saja yang ditanyakan? Pertama kita lihat data itu bocornya kenapa, itu perlu kita tanyakan. Kedua, apa dampak dari kebocoran itu terhadap pelayanan. Ketiga, apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua," jelas Saleh.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan bahwa isu kebocoran data kependudukan ini merupakan masalah yang sangat serius. Karena itulah pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk mengusut masalah ini sampai tuntas.

"Termasuk di antaranya ya kalau ujungnya bisa diaudit kenapa ada kebocoran itu. Ya kan kalau ini di sini bocor, kalau Mensos kemarin mengatakan data 25 juta salah kan itu serius itu," terang Saleh.

"Apakah itu ada keterkaitan segala macam kan itu kita enggak tahu. Saya terus terang sampai hari ini saya bolak-balik mempertanyakan data yang ada di BPJS-TK itu. Itu belum clear juga menurut saya," pungkasnya.

Sebagai informasi, 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor tersebut diunggah oleh akun bernama Kotz. Dalam deskrispinya, data kependudukan tersebut terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat.