Saat ini, persoalan mengenai kebocoran data penduduk Indonesia masih terus diselidiki dan ditangani oleh pihak terkait. Dewas meminta Direksi BPJS Kesehatan untuk menyampaikan klarifikasi secara transparan ke publik.
- Wahyu
- Selasa, 25 Mei 2021 - 14:22 WIB
WowKeren - Persoalan mengenai kebocoran data penduduk Indonesia sebanyak 279 juta masih terus bergulir hingga saat ini. Sebagian data yang bocor diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Achmad Yurianto meminta direksinya melakukan penelusuran mendalam terkait kasus dugaan bocornya data WNI. Direksi BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan klarifikasi secara transparan kepada publik.
"Dewan Pengawas telah meminta Direksi melakukan penelusuran yang mendalam atas kebenaran berita yang dimaksud," tutur Achmad dalam konferensi pers, Selasa (25/5). "Dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum apabila terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta."
Selain itu, Achmad juga meminta Direksi untuk memperbaiki dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan serta melaporkan hasilnya kepada Dewas. Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk upaya agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Dewas juga meminta Direksi segera menyiapkan rencana kontingensi dengan pendekatan business continuity management guna meminimalkan dampak yang terjadi," terang Achmad. "Dan memulihkan keamanan data peserta serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas potensi risiko lanjutan yang dapat timbul."
Lebih lanjut, Dewas juga meminta Direksi melakukan pelaksanaan langkah-langkah penanganan keamanan data peserta secara intensif dan selalu melaporkannya. Achmad mengatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pengawasan dalam menangani persoalan dugaan kebocoran data WNI itu.
"Akan menempatkan persoalan ini sebagai prioritas pengawasan ke depan," lanjutnya. "Serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan risiko keamanan data bagi peserta BPJS Kesehatan."
Achmad menilai gangguan yang terjadi pada pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Maka dari itu, persoalan ini harus benar-benar ditangani dan menjadi perhatian utama seluruh pihak.
"Dewas BPJS Kesehatan memandang gangguan terhadap pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional yang harus menjadi perhatian utama dan harus segera ditangani," tandas Achmad. "Tidak hanya oleh BPJS Kesehatan, tapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional."
(wk/wahy)
