Sebelumnya, Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia telah memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan haji 2021 yang ditujukan untuk Ketua DPR RI Puan Maharani.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 04 Juni 2021 - 17:43 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memberikan klarifikasi terhadap isu yang menyebutkan 11 negara mendapat kuota haji dari Arab Saudi tahun 2021 ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah Saudi sama sekali belum membuat keputusan apa pun.
Klarifikasi ini disampaikan Ace usai beredarnya surat klarifikasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang ditujukan untuk Ketua DPR Puan Maharani dan menyebutkan namanya. Ace menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikannnya adalah 11 negara yang boleh masuk Arab Saudi dan itu tidak terkait kuota haji.
"Justru saya menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada keputusan resmi dari pihak Arab Saudi tentang berapa alokasi kuota untuk berbagai negara," tutur Ace dalam keterangannya, Jumat (4/6). "Informasi resmi yang kami terima memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin masuk ke negara tersebut."
Lebih lanjut, Ace menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya sejauh ini adalah pemerintah Saudi mengizinkan 11 negara untuk masuk ke wilayahnya. Yakni Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Prancis, Portugal, Jerman, Swedia, Swiss, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Namun ia menegaskan bahwa pemberian izin masuk tersebut tak terkait dengan pelaksanaan haji atau umrah. "Jadi soal kuota, sampai sejauh ini belum ada informasi yang resmi disampaikan pemerintah Arab Saudi," tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia resmi batal memberangkatkan jemaah haji tahun 2021.
Sebelumnya, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi menyatakan bahwa negaranya memang belum mengeluarkan instruksi apapun terkait pelaksanaan ibadah haji 2021. Belum jelasnya regulasi untuk Haji ini tak hanya berlaku bagi jemaah Indonesia tetapi juga negara-negara lain.
"Dalam kaitan ini saya ingin memberitahu kepada Yang Mulia (Ketua DPR RI) bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar," papar Dubes Essam dalam suratnya, dilansir dari Kompas pada Jumat (4/6). "Dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi."
(wk/Bert)