Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menegaskan bahwa informasi mengenai dana haji yang tersimpan diperuntukkan untuk hal macam-macam tidak lah benar.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 08 Juni 2021 - 12:25 WIB
WowKeren - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, membantah informasi mengenai dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur. Hal ini disampaikan Masduki menanggapi beredarnya video yang menunjukkan Wapres Ma'ruf berbicara soal dana haji yang diinvestasikan.
Adapun video tersebut beredar bersamaan dengan momentum pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021. Masduki pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan potongan wawancara saat Ma'ruf masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan belum menjadi Wapres.
"Ketika memberikan pernyataan terkait dana haji yang diinvestasikan itu waktu sebelum jadi Wapres, waktu masih jadi Ketua MUI. Beliau diwawancara, bagaimana kalau dana haji diinvestasikan ke infrastruktur?" kata Masduki kepada awak media, Senin (7/6). "Maka beliau memberikan pernyataan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pasti akan mengamankan dana haji itu ke wilayah- wilayah yang aman."
Menurut Masduki, salah satu wilayah aman yang dimaksud Ma'ruf biasanya dalam bentuk sukuk pemerintah. Masduki menjelaskan bahwa keamanan dana haji akan terjamin jika ditaruh di sukuk pemerintah. Bahkan bisa mendapatkan imbal hasil atau bagian yang lebih tinggi.
"Karena tidak mungkin dana haji yang sekarang itu langsung untuk bangun infrastruktur, tidak boleh," jelas Masduki. "Tapi kalau dimasukkan ke investasi-investasi saham yang menguntungkan pemerintah, yang sangat terjamin amannya, itu boleh. Kira-kira begitu, waktu itu."
Lebih lanjut, Masduki mengungkapkan bahwa hal senada sudah pernah disampaikan oleh Ketua BPKH Anggito Abimanyu sejak jauh-jauh hari. Apabila dana haji tersebut tidak diinvestasikan, tuturnya, maka dana tersebut tidak akan berkembang.
"Padahal, dana haji itu sebenarnya pemerintah mensubsidi biaya haji. Misalnya membayar Rp 35 juta untuk berangkat haji. Pada dasarnya ongkos total keseluruhan yang dibayarkan pemerintah Indonesia kepada proses haji yang ada di Arab Saudi mulai dari transport dan lainnya, total sekitar 70 juta," paparnya. "Berarti harus ada dana separuh yang disubsidikan pemerintah kepada setiap jemaah haji yang berangkat. Nah separuhnya itu, kata Pak Anggito diinvestasikan ke wilayah yang aman. Bukan langsung dana investasi itu digunakan ke infrastruktur, enggak."
Menurutnya, dana tersebut disimpan di saham syariah sehingga keamanan dan kehalalannya terjamin. Oleh sebab itu, Masduki menegaskan bahwa informasi mengenai dana haji yang tersimpan diperuntukkan untuk hal macam-macam tidak lah benar.
(wk/Bert)
