Pertanyaan pilihan antara Pancasila atau agama dalam TWK menuai kontroversi. Kader PDIP mengaku pernah mengikuti TWK dan dihadapkan pertanyaan tersebut, lalu pihaknya memilih Pancasila.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 08 Juni 2021 - 18:45 WIB
WowKeren - Tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai kontroversi, rupanya hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengaku bahwa dirinya tidak ada masalah dengan proses TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Politikus PDIP itu pun mengklaim turut menjalani proses TWK saat mendaftarkan diri sebagai ASN beberapa tahun lalu. Cornelis menuturkan bahwa dirinya juga ditanya sejumlah pertanyaan yang ada di TWK KPK.
"Ditanya mengenai radikalisme, (antara) Pancasila dan agama, 'Mana yang Anda prioritaskan? Pilih salah satu'," tutur Cornelis dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Selasa (8/6). "Ya pilih negara lah karena kita sebagai penyelenggara."
Menurut Cornelis, semua pihak harus tunduk pada aturan negara, termasuk 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. "Tidak bisa negara dalam negara," imbuhnya.
"Kalau terjadi perpecahan seperti itu, bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi?" terang Cornelis. "Oleh karena itu, tindakan Bapak sangat tepat. Saya sekali lagi angkat topi dan hormat."
Lebih lanjut, Cornelis mengapresiasi keberanian Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana soal keputusan TWK KPK. Ia pun turut memberikan dukungan penuh keputusan pemerintah tersebut.
"Saya angkat topi Pak, hormat bahwa Bapak-Bapak ini konsisten dan siap menghadapi goncangan angin ribut sekalipun," ungkapnya.
Terkait dengan pertanyaan yang termuat di dalam TWK, ada di antaranya yang menimbulkan kontroversi seperti pertanyaan pilihan antara Pancasila dan agama. Sejumlah pihak pun mengkritisi jenis pertanyaan tersebut karena dianggap diskriminatif, SARA, hingga seksis.
Di sisi lain, Guru Besar dari UIN Azyumardi Azra menyebut bahwa pertanyaan tersebut dianggap telah melecehkan agama. Lantaran Pancasila dan agama memiliki posisinya masing-masing dan tidak bisa dibandingkan.
Seperti yang diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK. Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menyatakan 51 di antaranya tidak bisa kembali bergabung dengan KPK. Sementara sisanya akan dibina ulang.
(wk/tiar)
