Dirut SD Kemendikbudristek membongkar alasan pihaknya bersikeras membuka sekolah tatap muka meski Indonesia saat ini tengah 'diamuk' COVID-19, terutama di Pulau Jawa.
- Elvariza Opita
- Rabu, 16 Juni 2021 - 20:36 WIB
WowKeren - Lonjakan kasus COVID-19 ditemui di berbagai daerah Indonesia, memaksa beberapa daerah kembali memberlakukan pembatasan ketat agar wabah tak meluas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan sampai meminta agar sekolah tatap muka, yang sedianya dimulai Juli 2021, ditunda karena tingginya risiko.
Namun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap bersikeras membuka sekolah tatap muka mulai tahun ajaran baru mendatang. Direktur Utama SD Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, mengaku pihaknya telah menggelar jajak pendapat soal pelaksanaan sekolah tatap muka.
"Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa 78,3% sekolah sudah melaksanakan PTM (pembelajaran tatap muka), 80,4% kepala sekolah dan komite sepakat PTM," terang Sri dalam sebuah webinar, Rabu (16/6). "57,8% sekolah melaksanakan PTM di luar sekolah, dan 42,2% tidak melaksanakan PTM di luar sekolah."
Menurut Sri, sudah terlalu lama sekolah mengadakan Belajar Dari Rumah (BDR) alias pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kini sudah waktunya memasuki era baru dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan pemerintah.
"Sudah satu tahun lebih melaksanakan BDR bahkan ujian nasional ditiadakan," kata Sri. "(Sekarang) dana BOS juga diturunkan untuk mempersiapkan fasilitas kebersihan di sekolah seperti sanitasi, dan lain sebagainya."
"PTM harus dimulai karena sudah cukup lama belajar di rumah," imbuhnya. Hasil survei Kemendikbudristek, tutur Sri, mengungkap banyaknya keluhan siswa seperti jenuh belajar di rumah, lelah, susah berkomunikasi, hingga berbagai persoalan lain.
"Banyak hal yang harus diantisipasi saat BDR yaitu learning loss dan penguatan pendidikan karakter yang lemah," ujarnya. "PTM terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan prokes, vaksinasi tendik di satuan pendidikan, blended learning."
Meski demikian, Sri membenarkan jika orangtua boleh memilih apakah anaknya tetap BDR atau mengikuti PTM. Namun apapun pilihan yang dipilih, Sri berharap orangtua memahami konsekuensi masing-masing.
Namun bukan cuma kepada orangtua serta siswa, komitmen menjaga diri dari wabah COVID-19 juga disampaikan kepada pihak sekolah. Seperti wajib memenuhi daftar periksa, menyediakan fasilitas dan sanitasi yang memadai, menetapkan kapasitas dalam kelas, membentuk satuan tugas khusus, sampai memiliki layanan kesehatan.
"Sekolah wajib melakukan pendataan dalam lokasi aman, zona merah tidak boleh. PTM terbatas harus dikombinasikan PJJ," jelasnya.
Nantinya sekolah tatap muka akan dilakukan dengan kurikulum khusus yang fokus pada pemenuhan kompetensi dasar secara esensial. "Mari siapkan PTM terbatas dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan. Sehingga lost learning dapat ditekan sedini mungkin," pungkasnya.
(wk/elva)
