Ketua KPK Firli Bahuri dianggap 'bermain' hingga menyebabkan 75 pegawainya tidak lolos TWK dan gagal beralih menjadi ASN. Lama diam, kini akhirnya Firli Bahuri memberi klarifikasi.
- Elvariza Opita
- Senin, 21 Juni 2021 - 13:15 WIB
WowKeren - Di tengah pusaran kontroversi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sosok sang ketua lembaga, Firli Bahuri terus menjadi sorotan. Banyak polemik yang disebut-sebut terkait dirinya, termasuk tidak lolosnya ke-75 pegawai KPK yang konon ada campur tangan Firli.
Menanggapi tudingan tersebut, Firli pun akhirnya angkat bicara dan mengaku heran. Pasalnya menurut Firli, lulus atau tidaknya seorang pegawai dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan alih-alih dirinya sebagai Ketua KPK.
"Lulus-tidak lulus, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, Anda (sendiri) yang menentukan bukan orang lain," tegas Firli lewat program "Blak-Blakan" di detikcom, Senin (21/6). "Jadi salah besar kalau Anda tidak lulus tapi mau fitnah orang."
Meski berstatus sebagai Ketua KPK, Firli menegaskan tak memiliki ruang dan wewenang untuk mengatur lulus atau tidaknya seorang pegawai saat menjalani TWK. "Tidak mungkin. Tidak ada ruang bagi pimpinan KPK untuk meminta BKN mengatur lulus-tidaknya pegawai KPK dalam TWK. Itu fitnah, karena ruangnya tidak ada," tegasnya.
Menurut Firli, TWK yang diajukan kepada seluruh pegawai KPK berupa pertanyaan yang berhak dijawab apapun oleh peserta. Bahkan peserta juga boleh berdebat dengan penguji terkait indeks moderasi beragama tersebut. Pernyataan ini pun mengingatkan dengan pengakuan seorang pegawai KPK yang terkejut bisa lulus TWK walau sempat menggebrak meja saat berdebat dengan penguji.
"Kenapa yang 75 pegawai tak lulus TWK ini membangun opini, fitnah. Coba tanya ke yang 1.274 pegawai yang lulus TWK itu," sambung Firli.
Firli menekankan, secara pribadi ia meyakini semua pegawai KPK terjamin netralitas dan bebas paham radikalisme. "Tapi itu baru keyakinan saya. Jangankan Anda yang bukan saudara saya, anak dan istri pun saya tidak tahu apakah (dalam hati dan pikirannya) terlibat atau tidak. Nggak ada yang jamin," imbuhnya.
Karena itulah kemudian dibuatkan wadah berupa TWK yang menurut Firli dan pimpinan KPK lain, cukup mudah karena pertanyaan-pertanyaannya terkait pribadi. Secara garis besar, menurut Firli yang mengacu pada penjelasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan asesor adalah ada 3 hal yang coba digali lewat TWK.
Yakni soal integritas kebangsaan dalam wujud kesetiaan ke Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah. Lalu netralitas yang tidak terpengaruhi oleh suatu kelompok atau kekuatan tertentu. Dan ketiga adalah apakah peserta bebas dari paham radikalisme dan organisasi terlarang lain.
(wk/elva)
