Pemerintah akan segera menerapkan PPKM Darurat untuk mengendalikan lonjakan COVID-19. Hal ini diharapkan bisa seperti PSBB yang dinilai efektif dalam menurunkan kasus COVID-19.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Kamis, 01 Juli 2021 - 14:04 WIB
WowKeren - Lonjakan COVID-19 yang terjadi di Indonesia semakin tidak terkendali, kasus positif harian pun terus bertambah. Hingga saat ini, pemerintah masih terus berupaya untuk bisa menurunkan angka kasus COVID-19 yang telah merebak.
Baru-baru ini, pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Presiden Joko Widodo sendiri telah menyampaikan bahwa PPKM Darurat akan dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali yang berlangsung pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman mengatakan bahwa langkah yang diambil pemerintah itu agaknya terlambat. Menurutnya, langkah yang efektif adalah karantina wilayah total.
"Kami mintanya kalau bisa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi, karantina wilayah, karena itu kan sebenarnya mekanisme itu diatur di Undang-Undang," terang Dedi, Kamis (1/7). "Jadi sebaiknya pemerintah taati saja Undang-Undang Nomor 6 itu tentang karantina dan kesehatan, itu kan sudah dirancang sedemikian rupa dipertimbangkan banyak pakar."
Di sisi lain, Moh Adib Khumaidi selaku Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan bahwa dalam penerapan PPKM Darurat juga perlu diperhatikan mobilitas masyarakat agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19. Ia menuturkan bahwa dalam pola sebelumnya, masih membuka akses transportasi udara.
"Karena polanya di Indonesia itu setelah Jawa, dua minggu lagi itu Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sumatera," jelas Adib. "Jadi itu, memang restrict, itu penting jadi harus ada ketegasan terkait dengan restrict."
Sebagai informasi, per Rabu (30/6) kemarin, angka kasus COVID-19 di Indonesia kembali pecah rekor dengan kasus harian lebih dari 21 ribu kasus. Sementara untuk angka kematian harian mencapai 467 atau meningkat hampir 300 persen dari dua pekan sebelumnya.
Sebelum akhirnya memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat, Jokowi sempat menuturkan bahwa PPKM mikro merupakan pilihan tepat untuk mengendalikan COVID-19. Hal ini dikarenakan pengendalian COVID-19 bisa berjalan tanpa mematikan perekonomian masyarakat Indonesia.
(wk/tiar)
