Program vaksinasi Gotong Royong berbayar menuai sebuah polemik dan menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kemenkes pun memberikan tanggapannya.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 12 Juli 2021 - 12:00 WIB
WowKeren - Belakangan, publik ramai menyoroti terkait dengan vaksinasi COVID-19 berbayar. Hal ini tentunya menjadi sebuah polemik dan menuai pro kontra karena sebelumnya, vaksinasi diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun akhirnya angkat bicara. Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes mengatakan bahwa vaksinasi berbayar atau Gotong Royong tidak akan menghilangkan hak masyarakat.
Nadia mengungkapkan bahwa program vaksinasi Gotong Royong itu hanya optional, dan tidak akan mengubah ketentuan program vaksinasi pemerintah yang gratis. Selain itu, program tersebut juga disebut untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sehingga bisa segera mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.
"Vaksinasi Gotong Royong individu ini sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi," terang Nadia kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/7). "Vaksinasi Gotong Royong individu ini tidak wajib, dan juga tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah."
Nadia mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir. Hal ini dikarenakan pemerintah telah memiliki strategi agar kedua program vaksinasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa jenis vaksin, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatannya akan berbeda, sehingga vaksinasi Gotong Royong tidak akan mengganggu vaksinasi gratis milik pemerintah.
Nadia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong hanya akan menggunakan jenis vaksin Sinopharm. Sedangkan vaksinasi pemerintah akan menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax.
Lebih lanjut, Nadia menuturkan bahwa vaksinasi Gotong Royong berbayar ini tidak hanya digaungkan oleh Kemenkes saja, tetapi juga merupakan usulan dari masyarakat supaya vaksinasi di Indonesia berjalan cepat. "Seiring lonjakan kasus yang terjadi saat ini, kami memperoleh banyak masukan dari masyarakat untuk mempercepat vaksinasi melalui jalur individu," tandas Nadia.
Sementara itu, Kimia Farma selaku pihak penyedia program pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong berbayar, yang seharusnya dilakukan pada Senin (12/7) hari ini, namun akhirnya menundanya. Penundaan ini sendiri belum diketahui sampai kapan hingga informasi selanjutnya.
(wk/tiar)
