Angka kasus COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi, maka dari itu pemerintah mendesak para pemda untuk memberikan insentif bagi nakes yang menjadi garda terdepan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 19 Juli 2021 - 21:35 WIB
WowKeren - Pada akhir pekan lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 19 orang Gubernur. Kini, Tito diketahui juga menegur 410 kepala daerah Bupati dan Wali Kota.
Terkait dengan alasan dibalik teguran yang diberikan oleh Tito itu dikarenakan realisasi untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani COVID-19 masih rendah. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian.
"Bahwa 19 kepala daerah yang pada hari Jumat (16/7) lalu, mendapatkan teguran dari Bapak Mendagri itu dikarenakan alokasi insentif nakesnya masih di bawah 25 persen," tutur Ardian, Senin (19/7). "(Teguran) tidak hanya yang ada di provinsi, namun juga di Kabupaten/Kota."
Lebih lanjut, Ardian berharap teguran dari Tito itu bisa menjadi cambukan bagi para pemda-pemda untuk mengejar realisasi atas insentif para nakes yang menangani COVID-19 selama ini. Ia juga berharap realisasi insentif di bulan Juli bisa naik minimal menjadi 50 persen atau bergantung pada dinamika daerah masing-masing.
Ardian menerangkan bahwa Kemendagri tidak hanya akan berhenti di teguran semata. Melainkan, juga akan terus memantau secara harian progres percepatan realisasi insentif bagi para nakes.
"Hari kepala BPKD Aceh lapor 'Pak kami hari ini akan mulai lakukan percepatan realisasi insentif nakes'," terang Ardian menirukan Kepala BPKD Aceh. "Nah, itu merupakan tindak lanjut dari teguran yang disampaikan oleh Bapak Menteri."
Selanjutnya, Ardian menjelaskan bahwa tinggi rendahnya insentif yang diberikan kepada nakes itu bergantung pada kondisi COVID-19 masing-masing daerah. Apabila kasus COVID-19 di suatu daerah itu rendah, maka insentif yang diberikan juga mengikuti, begitu sebaliknya.
"Karena jangan dipahami secara utuh, kalau realisasi rendah berarti tidak ada penghargaan kepada nakes. Bisa jadi kasus COVID-19 yang ada di daerah yang ditangani oleh nakes itu tidak banyak, maka realisasinya rendah," tandas Ardian. "Karena pemberian insentif nakes ini hanya diberikan kepada nakes yang menangani COVID-19."
(wk/tiar)
