WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang petugas dan mejabat untuk mewajibkan vaksinasi COVID-19 sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos). Anies menegaskan bahwa mensyaratkan vaksinasi COVID-19 untuk penerima bansos merupakan pelanggaran.

"Tidak boleh, itu melanggar. Kalau kemudian dianjurkan vaksin, boleh," papar Anies di Jakarta Pusat, Jumat (6/8). "Tapi kalau (bansos) dibagi dengan syarat sudah vaksin, tidak boleh."

Lebih lanjut, Anies memaparkan bahwa penyaluran bansos merupakan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada persyaratan khusus. Terlebih, bansos sudah menjadi gak warga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Semua kegiatan yang sifatnya kemanusiaan tidak boleh disambungkan dengan persyaratan itu, tidak boleh," tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut. "Karena bansos untuk menyambung hidup. Tidak boleh apa pun juga."

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sempat mendapat laporan bahwa pemerintah DKI akan menunda penyaluran bansos tunai jika anak belum divaksin COVID-19. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan bahwa laporan tersebut datang dari salah satu orangtua di Jakarta Barat yang tak mau anaknya divaksin COVID-19.

"Ada tanda petik peringatan yang mengatakan bahwa kalau tidak mau divaksin keluarganya, termasuk anaknya, maka bansos tunai yang diterima akan ditunda, bukan dihilangkan," ujar Retno pada Kamis (5/8).

Pihak pelapor awalnya sempat mendengar isu bahwa pencairan bantuan pemerintah DKI akan ditunda untuk warga yang belum divaksin, termasuk bantuan untuk anak-anak. Setelah dikonformasi oleh pihak pelapor, petugas RT setempat pun membenarkannya.

"Kalau RT nya bilang bantuan yang PKH kali ya maksudnya dari Dinsos itu akan ditunda. Itu memang ada laporan di KPAI. Satu laporan berasal dari wilayah Jakarta Barat," kata Retno.