Menkeu Sri Mulyani membuka rencana pemerintah mengadakan lagi layanan vaksinasi COVID-19 berbayar tahun 2022. Rencana ini sebelumnya sudah dibatalkan beberapa waktu lalu.
- Elvariza Opita
- Rabu, 25 Agustus 2021 - 12:03 WIB
WowKeren - Pemerintah sempat dikritik habis-habisan setelah menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 berbayar untuk individu. Akhirnya program tersebut dibatalkan sebelum sempat benar-benar terlaksana.
Namun kini program tersebut akan kembali dimunculkan tahun 2022 mendatang. Hal ini seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menegaskan bahwa skema vaksinasi berbayar ini hanya untuk warga mampu.
Sri Mulyani menegaskan, pengadaan kembali vaksinasi berbayar ini demi memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Di samping program berbayar, pemerintah juga akan tetap memberikan vaksinasi gratis melalui alokasi APBN.
"Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai oleh APBN. Juga untuk tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu," kata Sri Mulyani ketika menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/8).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa pemerintah hanya berusaha mengejar target kekebalan komunal alias herd immunity yang tercapai setelah 70 persen populasi tervaksin. Meski demikian, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan herd immunity tidak mungkin tercapai bila Indonesia masih "dikepung" virus Corona varian Delta.
Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan bahwa pemerintah saat ini sudah berhasil menyuntikkan 1 juta dosis vaksin COVID-19 setiap harinya. "Pemerintah telah meminta agar seluruh pelibatan Pemda, personel TNI, Polri, dan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi seluruh vaksinasi," imbuhnya.
Sebagai pengingat, sekitar bulan Juli 2021 lalu skema vaksinasi COVID-19 berbayar untuk individu juga siap dihadirkan lewat Kimia Farma. Seperti Vaksinasi Gotong Royong yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), program vaksin berbayar individu ini memakai vaksin merek Sinopharm.
Namun rencana itu akhirnya dibatalkan setelah masyarakat memberi kritik keras. "Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung kala itu.
(wk/elva)
